KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan mulai memfokuskan pada pengembangan marikultur khususnya pada perairan laut lepas (offshore), sebuah kebijakan strategis yang diharapkan akan mampu terealisasi secara nyata sebagai tanggung jawab moral dalam upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan SDA bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kalau saja kita bandingkan dengan Negara seperti China, memang kita masih ketinggalan cukup jauh. China telah mampu memanfaatkan secara optimal potensi kelautan dan perikanan jauh sebelum kita menyadarinya. Sehingga tidak salah Dr. Sunoto (Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan) mengatakan bahwa dalam mengelola SDA kelautan dan Perikanan, Indonesia harus banyak belajar dari China

Nilai strategis marikultur bagi Indonesia

Selama hampir 5 (lima) dasawarsa pendekatan pembangunan ekonomi hanya terpusat pada pengembangan wilayah daratan (land base development). Fenomena ini sangat ironis mengingat   Indonesia   merupakan   negara   kepulauan   dan   memiliki   potensi sumberdaya kelautan yang luar biasa besar hingga masyarakat dunia menjulukinya sebagai mega biodiversity.

Perubahan paradigma konsep pendekatan pembangunan nasional harus terimplementasi dengan memberikan ruang  yang lebih besar pada perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan nilai startegis ekonomi pada kawasan/wilayah pesisir dan laut salah satunya melalui pengembangan marikultur. Dengan garis pantai mencapai 81.000 km dengan total potensi lahan budidaya laut seluas 8,36 juta ha, menjadikan sebuah peluang ekonomi yang sangat besar melalui pemanfaatan yang arif dan berkelanjutan.

Disisi lain, tantangan terkait ketahanan pangan (food security), menjadi sebuah isu nasional yang bersifat strategis dan   harus segera menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia, seiring peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang menuntut ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Marikultur sebagai alternatif usaha prosepektif keberadaannya menjadi sangat dibutuhkan untuk  terus didorong melalui pengembangan kawasan budidaya berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir, disisi lain pengembangan kawasan marikultur mempunyai nilai strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik sebagai kekuatan ekonomi pada kawasan pulau-pulau terluar.

Belajar dari negara seperti Norwegia.

Berkaca dari Norwegia, yang saat ini merajai pengembangan industri marikultur dunia dengan Salmon sebagai brandimage negaranya, memang tidak dapat dipungkiri, bahwa Negara ini telah 40 tahun yang lalu mengembangkannya sebagai sebuah industri dengan melakukan modernisasi teknologi budidaya yang efektif.

Apa yang perlu kita pelajari dari Norwegia..? Kenapa Norwegia mampu menjadikan marikultur sebagai sebuah industri yang diperhitungkan dunia? Bagaimana mereka mampu menjadikan salmon sebagai komoditas yang menjadi brandimage dalam perdagangan dunia, sehingga menjadi salah satu sumber utama devisa negara? Kunci jawabannya ternyata karena Norwegia mampu mendorong penerapan Regulasi yang efektif. Regulasi diarahkan dalam upaya memberikan jangkauan bagi kemudahan pengelolaan usaha mulai dari teknologi, infrastruktur, kepastian hukum, investasi, dan market. Kesemuanya mampu berjalan secara efektif dan menjadi sebuah bagian integral sebagai penentu terhadap jalannya bisnis marikultur yang berdaya saing.

Lalu bagaimana dengan Indonesia padahal kita punya potensi SDA lebih besar, kita punya komoditas yang punya peluang besar seperti bandeng yang dijuluki white salmon, kita punya kakap putih yang punya peluang sama dengan Salmon..?

Menarik, apa yang diakui oleh pelaku bisnis marikultur yaitu Assosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), dan mestinya ini harus segera ditindaklanjuti. Abilindo memprediksi bahwa pasar untuk komoditas marikultur masih terbuka luas. Ikan kakap putih dan kakap merah misalnya mirip dengan rasa ikan Cod/Gindara yang merupakan ikan premium yang diterima baik di USA, Australia, Jepang, dan Eropa.

Menurut Abilindo, masih cukup banyak tantangan dalam pengembangan marikultur di Indonesia yang paling utama yaitu masih terjadinya inefesiensi, ini sebagai akibat (i) skala usaha marikultur di Indonesia masih kecil ; (ii) infrastruktur yang buruk sehingga biaya logistik mahal; (iii) biaya pemasaran mahal; dan (iv) teknologi budidaya belum maju. Masalah lainnya, menurut Abilindo bahwa regulasi khususnya terkait ijin pengangkutan ikan hidup dirasa masih memberatkan, sehingga perlu adanya upaya untuk mencari solusi terbaik.

Asean Economic Community (AEC 2015) akan menuntut persaingan dagang terhadap komoditas marikultur yang semakin ketat, sehingga Indonesia mestinya perlu memperkuat pengembangan marikultur yang saat ini ada. Eksportasi benih ke negara-ngara pesaing hendaknya sudah mulai harus dibatasi jika Indonesia ingin menjadi pemain utama. Ya, sebuah masukan langsung dari pelaku usaha yang menurut penulis sangat berharga sebagai referensi bagi efektifitas implementasi kebijakan pengembangan marikultur ke depan.

Ada beberapa poin penting terkait regulasi yang coba penulis petakan setelah kita berkaca dari kesuksesan Norwegia menjadikan marikultur sebagai andalan utama negeri tersebut.

Pertama, input produksi. Pengembangan marikultur apalagi pada perairan offshore membutuhkan input teknologi yang efektif. Modernisasi teknologi budidaya menjadi hal mutlak yang harus dipersiapkan sejak dini. Penerapan teknologi harus sejalan dengan prinsip sustainable aquaculture, disamping itu teknologi harus terukur, mampu menjamin efesiensi dan margin keuntungan yang lebih besar.

Pengembangan teknologi harus berbasis pada pendekatan kawasan potensial dan komoditas unggulan yang secara ekonomi mampu diterima pasar secara luas. Bayangkan, Norwegia saja hanya memilih satu komoditas unggulan yaitu Salmon, tapi mampu digarap secara optimal mulai dari hulu hingga hillir secara terintegrasi, sehingga optimalisasi pengembangan salmon saja mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi yang sedemikian besar.

Sehingga kata kuncinya, pilihan prioritas komoditas menjadi hal penting, namun demikian komoditas tersebut harus mampu secara optimal digarap secara efektif sebagai sebuah industri marikultur yang maju dan berkelanjutan dengan meempertimbanagkan faktor pendukung lainnya seperti ketersediaan benih, pakan dan sumberdaya manusia.

Kedua, pengembangan infrastruktur. Kesiapan infratruktur sebagai tolak ukur bagaimana suatu negara mampu berdaya saing. Infrastruktur harus dibangun dalam kerangka menjamin efesiensi produksi. Siklus bisnis akuakultur akan mampu berjalan berkesinambungan jika mata rantai sistem produksi mampu bergerak dari hulu sampai hilir, dimana didalamnya infrastruktur menjadi suatu keniscayaan yang harus dibangun.

Fenomena inefesiensi seringkali terjadi pada siklus bisnis akuakultur sebagai akibat tidak terjaminnya konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir, kondisi inilah yang menyebabkan volume produksi di sentral produksi belum sepenuhnya menjamin nilai tambah dan daya saing produk marikultur yang dihasilkan. Tanggungjawab pengembangan infrastruktur di atas harus disikapi sebagai sebuah tanggungjawab bukan hanya KKP tapi keterlibatan lintas sektoral terkait.

Ketiga, kemudahan dan jaminan keamanan investasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan bisnis marikultur kita akui belum secepat di negara lain, hal ini karena bisnis marikultur membutuhkan investasi yang sangat besar. Bisa dibayangkan sampai saat ini pemanfaatan lahan perairan untuk marikultur baru mencapai kurang dari 10%. Pemerintah harus menyadari bahwa tidak mungkin pengembangan marikultur akan maju, jika tidak membuka diri dan menarik investasi di bidang ini.

Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang secara langsung memberikan kemudahan dan keamanan bagi masuknya investasi pada bisnis marikultur. Pemerintah harus giat mempromosikan dan meyakinkan para investor untuk menggarap potensi ini dengan memberiikan jaminan kemudahan akses dari semua aspek termasuk yang sangat penting adalah infrastruktur dan jaminan kepastian hukum terhadap jalannnya investasi.

Kasus yang terjadi beberapa tahun lalu di Kabupaten Pulau Morotai hendaknya harus dijadikan pelajaran berharga, bahwa persamaan persepsi terkait penerapan regulasi baik antara pihak pemerintah daerah, investor dan pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam rangka menjamin keberlanjutan investasi. Akan sangat diisayangkan jika akan menjadi preseden buruk bagi efektifitas jalanya bisnis marikultur di masa yang akan datang.

Penataan dan konsistensi implementasi regulasi mulai dari perizinan usaha, zonasi/RTRW serta kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak yang harus segera dibenahi dengan membangun sinergisiitas dan persamaan persepsi antara Pusat dan daerah, sehingga ada jaminan bagi keamanan investasi di bidang akuakultur. Disamping itu, peran pengaawasan dan penegakan hukum harus diiupayakan dalam kerangka menjamin jalannya investasi dan bisnis marikultur yang kondusif.

Keempat, akses pasar. Salah satu faktor utama yang menjadikan Salmon Norwegia mampu merajai pasar dunia, adalah karena mampu memaikan peran pasar. Pilihan komoditas perlu didasarkan pada pertimbangan marketoriented, jika tidak, maka siap-siap kasus over suplly akan mengakibatkan kelesuan di bisnis ini. Indonesia harus mampu mendorong terbukanya akses pasar secara luas. Produk hasil budidaya harus berbasis pada keinginan dantrend pasar, sehingga mampu berdaya saing. Langkah awal, segera petakan peluang pasar.

Kelima, penataan ruang (zonasi). Pengembangan kawasan marikultur pada kenyataannya masih terbentur oleh kendala khususnya pada pola pengaturan pemanfaatan ruang. Konflik horisontal seringkali terjadi, dan pada akhirnya  kasus tersebut secara umum selalu berimbas pada aktivitas usaha budidaya yang notabene secara umum dilakukan oleh masyarakat pesisir.

Belum ada atau tidak efektifnya  aturan  hukum  terkait tata  kelola pemanfaatan  ruang  seringkali menjadi konflik yang berunjung pada penyelesaian yang mengedepankan pendekatan manpower, sudah pasti ini akan merugikan pelaku usaha budidaya.  Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya yang ada serta karakteristik wilayah pesisir dan laut  yang “open access” sehingga mendorong wilayah pesisir dan laut menjadi kawasan yang menjadi ruang pemanfaaan antar lintas sektoral. Mempertimbangkan hal tersebut, maka aturan hukum terkait pengaturan tata kelola pemanfaatan ruang perairan dan laut menjadi sebuah keniscayaan sebagai upaya dalam menjamin aktivitas bisnis marikultur yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, semoga tugas mulia Pemerintah dengan mendoroong marikultur sebagai prioritas pembangunan ke depan akan mampu terimplementasi dengan baik.