Perkembangan perikanan budidaya khususnya budidaya payau dan laut perlu terus dikembangkan dan didorong. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke 3 tahun 2015 – 2019, yang merupakan landasan pembangunan perikanan budidaya dalam 5 tahun ke depan, menuntut di susunnya kebijakan strategis yang mendukung pembangunan perikanan budidaya khususnya budidaya payau dan laut yang masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Salah satunya budidaya laut, yang pada tahun 2011 baru dimanfaatkan sekitar 3,69 % dari luas potensi sebesar 8,36 juta ha. “Salah satu kebijakan strategis yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mendukung pengembangan budidaya payau laut adalah mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya untuk kebutuhan ekspor yang berdaya saing. Produk budidaya payau dan laut memenuhi criteria ini, sehingga dalam lima tahun ini kita akan terus dorong pengelolaan dan produksinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tentunya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan atau sustainability sesuai dengan prinsip Blue Economy”. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat membuka dan memberikan pengarahan pada Forum Konsolidasi Nasional Budidaya Air Payau dan Laut di Hotel Horison Semarang.

Lebih lanjut Slamet mengatakan bahwa kebijakan strategis lainnya adalah mendorong peningkatan produksi dalam rangka menopang ketahanan pangan dan gizi masyarakat, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjamin terhadap pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya. “Saat ini subsektor perikanan budidaya menjadi basis bagi penguatan ketahanan pangan nasional. Karena perlu dicatat bahwa selama periode Januari 2014, pertama kalinya sepanjang sejarah bahwa salah satu produk perikanan budidaya yaitu ikan bandeng, telah secara nyata memberikan share dominan terhadap inflasi. Bersama dua komoditas lain yaitu ikan tongkol dan ikan kembung, telah memberikan share terhadap inflasi rata-rata sebesar 0,56%. Untuk itu saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan komoditas perikanan terutama ke 3 jenis komoditas di atas agar dimasukan dalam kategori barang kebutuhan pokok, karena telah memasyarakat dan menjadi bagian yang menguasai hajat hidup orang banyak.”, tambah Slamet

Pengembangan marikultur khususnya pada kawasan perairan off shore atau lepas pantai perlu dilakukan secara focus dan berkelanjutan. Untuk itu DJPB telah menetapkan strategi pengembangannya sehingga semua pihak yang terkait dapat bersinergi untuk melakukan usaha pengembangan dan pengelolaannya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. “Strategi yang diperlukan untuk pengembangan marikultur atau budidaya laut khususnya lepas pantai (1).  mendorong medernisasi teknologi budidaya, hal ini perlu dalam menjadikan marikultur sebagai sebuah industri. Teknologi tersebut tentunya yang mampu terukur, menjamin efesiensi dan berbasis wawasan lingkungan. (2).  pemilihan komoditas budidaya laut ekonomis penting. Pengembangan budidaya laut akan didorong berbasis pada pendekatan komoditas yang berorientasi pada market oriented. Komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan di lepas pantai adalah kerapu, kakap dan bawal bintang. (3) Penyusunan regulasi. Kesiapan regulasi akan didorong terutama terkait pengelolaan tata ruang dan zonasi dan kemudahan investasi pada bisnis marikultur.

Sinergitas Menyongsong MEA 2015

Slamet menambahkan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, akan membuka keran perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Untuk itu seluruh stake holder perikanan budidaya, khususnya di budidaya payau dan laut perlu menyatukan segenap kekuatan untuk menghadapinya. “Dengan bekerjasama, bersinergi, selalu berkoordinasi dan mendukung serta memanfaatkan segenap potensi yang ada dengan bertanggung jawab, akan menjadikan Indonesia sebagai pemeran utama bukan menjadi objek pasar semata. Subsektor perikanan budidaya harus berdaulat dengan mendorong pengembangan yang berbasis pada produksi yang berdaya saing”, ungkap Slamet.

Slamet juga mengutarakan bahwa perlunya untuk menyatukan pemahaman kepada seluruh stakeholders khususnya kepada pemerintah daerah. “Pemahaman dan persamaan persepsi ini perlu agar pemerintah daerah paham dan segera menyiapkan langkah antisipatif bagaimana menyiapkan sumberdaya yang ada melalui kerjasama sinergi dengan Pemerintah Pusat. Dan Pemerintah Pusat akan selalu berkoordinasi dan melibatkan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan perikanan  budidaya”, pungkas Slamet