Dalam rangka percepatan sistem produksi perikanan nasional, sistem perbenihan perikanan budidaya secara nasional memegang peranan penting dalam hal memenuhi kebutuhan induk dan benih ikan unggul serta bibit rumput laut bermutu. Untuk itu dilaksanakan berbagai upaya melalui :

  • Pengembangan Broodstock Centre
  • Penggalakkan penggunaan induk ikan unggul dengan semboyan GAUL (Gerakan Penggunaan Induk Unggul)
  • Pemberian bantuan induk unggul kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
  • Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penerapan Standardisasi;
  • Pelayanan informasi dan pendataan perbenihan secara akurat dan relevan.
  • Pengembangan unit pendederan/pentokolan benih/benur di kawasan budidaya.
  • Peningkatan kinerja unit pembenihan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
  • Pemerataan pendistribusian induk dan benih unggul.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem perbenihan nasional tersebut, diperlukan informasi dan data perbenihan yang akurat, cepat dan terkini yang akan menjadi bahan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan lebih lanjut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peranan informasi dan data perbenihan menjadi sangat penting yang disajikan dan dipublikasikan dalam bentuk media cetak seperti buku statistik perbenihan, majalah, tabloid dan media teknologi informasi modern seperti Website dan lain-lain.

Validasi Data Produksi dan Distribusi Perbenihan Nasional diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 14 Maret 2014 bertempat di Hotel Sahira Bogor, dibuka secara resmi oleh Kepala Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan yang mewakili Direktur Perbenihan, dihadiri oleh peserta yang berasal dari Eselon III dan petugas admin lingkup Dit. Perbenihan, Perwakilan Direktorat Produksi dan petugas data perbenihan dari seluruh UPT Ditjen Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia.

Setelah sambutan Kepala Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan dilanjutkan acara pembukaan, dan penyampaian materi dari para narasumber dihasilkan rumusan :

  • Melakukan validasi terhadap data perbenihan (produksi dan distribusi komoditas perikanan air tawar, payau/laut, bibit rumput laut serta keragaan unit pembenihan ) yang disampaikan oleh petugas data perbenihan Provinsi dan UPT Ditjen Perikanan Budidaya;
  • Menerbitkan buku tahunan data produksi dan distribusi perbenihan secara nasional;
  • Menerbitkan buku profil perbenihan tentang keragaan perbenihan secara nasional;
  • Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pendataan perbenihan di seluruh provinsi
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan sistem informasi dan distribusi perbenihan.

 II.  UPT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

  • Melengkapi data perbenihan tahun 2013 dan mengirimkan kepada Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihanselambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan “Validasi Data Produksi dan Distribusi Perbenihan Nasional” selesai dilaksanakan, sesuai dengan format yang telah ditetapkan
  • Melakukan pencatatan data produksi dan distribusi ( induk, calon induk dan benih calon induk ) serta  ketersediaan induk dengan cara  pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perbenihan UPT
  • Melakukan koordinasi data perbenihan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
  • Mengikuti validasi data produksi dan distribusi perbenihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
  • Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DJPB terkait sistem informasi dan distribusi perbenihan
  • Melakukan updating data dan informasi perbenihan di website perbenihan secara akurat, tepat waktu dan berkelanjutan

III.  DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

Melengkapi keragaan data induk terutama pada seluruh UPTD milik provinsi (data produksi induk dan ketersediaan induk)

Melengkapi data perbenihan tahun 2013 dan mengirimkan kepada Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihanselambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan “Validasi Data Produksi dan Distribusi  Perbenihan Nasional” selesai dilaksanakan, sesuai dengan format yang telah ditetapkan

  • Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perbenihan yang diperoleh dari UPTD Prov/Kab/Kota, unit pembenihan di masyarakat dan unit pembenihan swasta
  • Melaksanakan pelatihan dan validasi data perbenihan tahun sebelumnya tingkat Provinsi yang diikuti oleh petugas data perbenihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota dan UPTD Prov/Kab/Kota
  • Menganggarkan biaya untuk honor petugas data perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota
  • Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DJPB terkait sistem informasi dan distribusi perbenihan
  • Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan data distribusi induk dan benih (Balai karantina ikan, Asosiasi/supplier benih dan induk, Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota, Balitbang, dll)
  • Melaporkan hasil pengolahan data perbenihan setiap triwulan kepada DJPB sesuai form yang telah disampaikan
  • Melakukan updating data dan informasi perbenihan di website perbenihan secara akurat, tepat waktu dan berkelanjutan
  • Menerbitkan buku data perbenihan Provinsi
  • Melakukan pendataan unit perbenihan swasta yang berada di wilayahnya masing- masing

Demikian beberapa hal tindak lanjut yang akan menjadi acuan masing-masing pihak dalam melaksanakan kegiatan sistem informasi dan distribusi perbenihan.