Selain gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tiap bulan mendapat penghasilan lain dari negara, seperti berbagai tunjangan. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Eko Prasodjo mengaku sedang menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat dalam kementerian, lembaga dan PNS untuk menerapkan gaji tunggal atau ‘single salary’.

“Ini sedang menuju ke penerapan single salary. Kalau belum bisa ke situ ya akan coba diterapkan dulu simple salary,” kata Eko dalam diskusi reformasi birokrasi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (9/9).

Dengan single salary, seluruh tunjangan akan dimasukan ke dalam gaji pokok. Single salary akan mempermudah KPK, PPATK dan BPK untuk melakukan audit keuangan dan memperkecil ruang gerak terjadinya praktik korupsi.

Eko mengakui implementasi single salary tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sebab, butuh tahapan waktu dan prosesnya tidak cepat.

Karena itu, pihaknya lebih dulu bakal melakukan pembatasan yang sederhana. Tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi dan lainnya bisa disatukan ke dalam gaji pokok dan terkait honor-honor, Kemen PANRB tengah melakukan rasionalisasi.

“Tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi dan lainnya itu bisa masuk ke gaji pokok. Kajian kami, setidaknya kami akan melakukan rasionalisasi dan perbulannya pejabat negara hanya akan dapat gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kemahalan,” jelas Eko.

Menurut Eko, tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang diberikan atas dasar subjektivitas tempat dan tingkat kemahalan di mana pejabat negara tersebut bertugas.

Eko berharap semua pihak bisa mendukung atas rencana penerapan simple salary yang nantinya berujung pada single salary. Menurutnya, agar hal itu dapat terealisasi dibutuhkan juga dukungan politik.

“Ini bukan hanya masalah administrasi, reformasi birokrasi ini masalah dukungan politik,” tandasnya.

 

 

Sumber: Merdeka.com