Potensi perikanan Indonesia tidak hanya dilihat dari luasnya perairan laut yang dimiliki bangsa ini, tetapi juga dari luasnya lahan di darat yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengembangkan budidaya perikanan. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi perikanan budidaya adalah melalui kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan. Melalui kebijakan industrialisasi, pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya manusia, diselenggarakan secara terintegritas berbasis industri untuk peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.

Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,74 juta Ha, yang terdiri atas lahan budidaya air tawar 2,23 juta Ha, budidaya air payau 2,96 juta Ha dan budidaya laut 12,55 juta Ha. Sedangkan pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru mencapai 16,62 % untuk budidaya air tawar, 50,06 % untuk budidaya air payau dan 2,09 % untuk budidaya laut.

Selama periode 2010 – 2013, produksi perikanan budidaya telah meningkat secara signifikan dan melebihi target yang telah di ditetapkan, yaitu sekitar 28,64 % per tahun, yaitu 6,28 juta ton pada tahun 2010 dan mencapai 13,31 juta ton pada tahun 2013 (data sementara). Sedangkan nilai produksi nya mengalami kenaikan sekitar 22,51 % per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selama  periode 2009-2013 pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 14,83% per tahun, lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Capaian konstribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional, diantaranya berasal dari kegiatan perikanan budidaya.Hal ini patut menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan dalam perekonomian nasional.

Perikanan budidaya telah muncul menjadi alternatif utama usaha masyarakat, hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah Rumah Tangga Pembudidayaan Ikan (RTP) dari tahun-ke tahun (kenaikan rata-rata 5,32%) bahkan menurut data BPS jumlah RTP perikanan budidaya cenderung meningkat dan kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah RTP pertanian yang cenderung menurun. Tahun 2013 jumlah RTP pembudidaya ikan mencapai 1.667.428 RTP.

Peningkatan produksi perikanan budidaya harus diikutii dengan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya. Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan budidaya merupakan salah satu arah kebijakan dari pembangunan perikanan budidaya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) III tahun 2015 – 2019. Hal ini sekaligus mendorong kesiapan dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015.

Dalam era pasar bebas regional dan menuju pasar bebas internasional, peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan budidaya harus diikuti dengan standar kualitas produk sekaligus peningkatan efisiensi usaha budidaya. Kualitas produk perikanan budidaya hanya dapat dijaga melalui sistem pengawasan yang efektif dan efisiensi usaha budidaya hanya dapat diperoleh melalui integrasi usaha yang dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok budidaya yang kuat.

Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) adalah melalui penerapan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) maupun Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang saat ini mampu menjaga kualitas produk budidaya baik benih maupun konsumsi.

Kedua aturan ini disusun untuk mendukung penggunaan benih berkualitas dan juga menghasilkan produk perikanan berkualitas yang memiliki daya saing. Namun yang perlu juga diperhatikan adalah pengawasan dari penerapan CPIB dan CBIB ini. Pengawasan ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga penerapan dari sertifikasi yang telah diberikan dan sekaligus juga untuk menjaga kualitas dari produksi perikanan budidaya.

Pengawasan akan lebih mudah dilakukan apabila suatu usaha budidaya dilakukan dalam suatu kawasan dan berbasis kelompok. Klasterisasi atau pengelompokkan suatu usaha akan mempermudah pengelolaan usaha sekaligus dapat meningkatkan efisiensi usaha budidaya itu sendiri. Melalui kelompok dan juga klasterisasi, akan mudah terjadi alih teknologi, pengendalaian dan pencegahan penyakit dan mempermudah akses permodalan. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa sistem klaster hanya akan terbentuk melalui menajamen kolektif yang dipegang oleh seorang manajer teknis. Sistem Klaster juga akan menciptakan kekompakan dan kebersamaan.

 

Perikanan Budidaya, Pemanfaatan ekosistem Terintegrasi

Ekosistem tempat hidup ikan adalah perairan laut, payau dan air tawar yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Terdapat berbagai jenis ikan yang hidupnya bermigrasi dari laut, payau ke air tawar maupun sebaliknya. Seperti Sidat dan Udang Galah. Oleh karena itu pengelolaan ketiga ekosistem tersebut harus terpadu dan terintegrasi dalam satu instansi

Menurut Undang-undang Perikanan No. 45 Tahun 2009, definisi ikan mencakup semua organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan.

Tidak semua ikan adalah bahan pangan, tetapi mempunyai nilai ekonomis tinggi sebagai bahan non pangan. Sebagai contoh adalah mutiara, ikan hias dan rumput laut, karena dapat dimanfaatkan sebagai hobi, produk bioteknologi, farmakoligi, kosmetika dan bahan industry, sehingga pengelolaan perikanan bukan hanya terkait ikan sebagai bahan pangan tetapi juga menyangkut perairan dalam satu ekosistem.

 

Perikanan Budidaya adalah salah satu kegiatan yang memanfaatkan air sebagai wahana, sehingga kondisi lingkungan perairan sangat penting.Pengelolaan perikanan secara terpisah di berbagai kelembagaan akan mengakibatkan ketidakpastian dan sekaligus akan mengancam kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Dalam kelembagaan internasional, perikanan budidaya (tawar, payau dan laut) dan perikanan tangkap (laut, dan perairan umum daratan/tawar) di tangani dan dikelola dalam satu kelembagaan yang sama seperti FAO, SEAFDEC, NACA, World Fish, dll. Dalam kelembagaan nasional perikanan tangkap dan perikanan budidaya ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2009 mencakup perikanan budidaya (tawar, payau dan laut), perikanan tangkap,mulai dari pra produksi sampai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran), sementara di kelembagaan daerah, perikanan ditangani oleh satu Dinas yang mengurus kelautan dan perikanan.

Sebagai kesimpulan :

    • Perairan laut, tawar dan payau merupakan satu kesatuan ekosistem yang mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan jasa bagi masyarakat

 

    • Perikanan (budidaya dan tangkap) merupakan satu kegiatan ekonomi yang terintegrasi di ekosistem perairan (laut, tawar dan payau), sejak dari hulu sampai hilir dan tidak dapat ditangani secara parsial oleh beberapa kelembagaan

 

    • Perikanan telah menunjukkan kinerja dan kontribusi yang luar biasa dalam mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

 

    • Penggabungan fungsi perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian lain akan dapat menyebabkan :

 

  1. Tidak efektifnya pelaksanaan program perikanan karena harus menyelesaikan penataan organisasi terlebih dulu (struktur organisasi, asset dan SDM)
  2. Komunikasi dan Kerjasama dengan berbagai Negara dan lembaga internasional menjadi terkendala
  3. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan kembali menyesuaikan dengan struktur yang baru sehingga tidak efektif dan tidak efisien.
  4. Kinerja luar biasa yang sudah dicapai selama ini tidak dapat dipertahankan karena harus menyesuaikan lagi dengan kementerian baru

Pada akhirnya, semua ini dapat dilakukan melalui suatu kelembagaan yang efektif dan efisien yang selama ini sudah terbentuk melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sistem Perikanan Budidaya dari hulu sampai hilir yang selama ini sudah terbentuk dari semua jenis budidaya yang ada, patut dipertahankan keberadaannya dalam satu organisasi yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Sumber : www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=1041