Menanggapi dan memperhatikan sikap rasa cemas dari berbagai kelompok masyarakat pemerhati susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK, khususnya tentang wacana rencana pemisahan Sektor Perikanan dan Sektor Kelautan yang saat ini ada dalam 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sektor Kelautan akan masuk dalam Departemen Maritim dan Sektor Perikanan akan bergabung dalam Departemen Kedaulatan Pangan termasuk di dalamnya ada Pertanian dan Peternakan. Maka kami organisasi profesi nasional bidang akuakultur (perikanan budidaya), Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) yang beranggotakan dari berbagai elemen kelompok masyarakat (akademisi, peneliti, birokrat dan praktisi/industri) memberikan sikap dan meminta kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-JK agar tidak merubah dan tetap mempertahankan keberadaan Sektor Perikanan dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah exist saat ini sejak Pemerintahan Presiden Gus Dur (2001) dalam susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 yang akan datang dengan berbagai alasan sebagai berikut:

 

1.  Perubahan Kabinet (pemisahan atau penggabungan) terbukti tidak efektif dan perlu waktu adaptasi minimal 2 tahun agar dapat berjalan dengan normal (contoh pengalaman pemerintahan Gus Dur yang menghilangkan Departemen Sosial dan Penerangan).

 

2.  Sektor Kemaritiman jika berdiri sendiri akan menjadi cost centre dari dana APBN, sehingga negara akan lebih banyak mengeluarkan dana bagi pembangunan kemaritiman di Indonesia.

 

3. Sektor Perikanan sebagai sektor strategis dan potensial terbukti memberikan progress kemajuan yang nyata sebagai sumber devisa (PNBP) dan lapangan kerja (profit centre dan economic driver) bagi pembangunan Indonesia sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2001. Sehingga sektor ini menjadi penyeimbang dan pendukung bagi kemajuan pembangunan kelautan

 

dan perikanan di Indonesia yang berkelanjutan secara ekologi dan sosek. Indonesia merupakan produser perikanan budidaya terbesar dunia kedua (>3,5 juta ton/tahun) setelah Cina (>42 juta ton/tahun).

 

4. Menurut data BPS (2014), sektor perikanan budidaya sendiri (tawar, payau, laut) sebagai sumber pendapatan usaha rumah tangga terbesar dengan nilai mencapai Rp. 196,4 juta/tahun. Sementara sektor usaha rumah tangga padi hanya bernilai 5,5%, hortikultura 9%, perkebunan 10%, peternakan 7%, dan kehutanan 8% dari sumber pendapatan usaha perikanan. Sedangkan produksi perikanan budidaya sendiri (BPS, 2012) 9,87 juta ton jauh mengungguli produksi peternakan (3,865 juta ton) terdiri sapi 0,5 juta ton, ayam 1,67 juta ton, telur 1,63 juta ton dan kambing hanya 65.000 ton. Hal ini jelas bahwa nilai dan produksi dari sektor perikanan merupakan sumber pendapatan negara yang paling potensial leading daripada sektor agribisnis lain, sehingga sektor ini perlu penanganan yang khusus dan fokus terarah agar menjadi sektor andalan sumber kemakmuran bangsa Indonesia dengan spesifik manajemen sosial ekonomi dan ekologi untuk keberlanjutannya.

 

5.  Sektor perikanan laut khususnya (penangkapan hasil laut dan budidaya laut) secara ilmiah (scientific based) adalah berbeda dengan pengertian sektor perikanan agrikultur darat (budidaya air tawar atau air payau). Ini adalah 2 hal yang berbeda sehingga jika dipisahkan perikanan darat dengan perikanan laut akan menambah rancu dan bingung. Potensi lahan marineculture 24,5 juta Ha dengan potensi produksi 47 juta ton/tahun, lahan efektif produktif 4,58 juta ha  namun hingga kini pemanfaatan lahan produksinya hanya 1,4% saja (117.649 ha).

 

6.  Mencontoh (banch marking) dari negara-negara maju dunia yang leading dalam sektor perikanan seperti Canada, Norwegia, Irlandia, Finlandia, sektor Perikanan dan sektor Kelautan masuk dalam 1 Department of Fisheries and Ocean (DFO). Sehingga jika digabungkan pengelolaan keduanya akan lebih komprehensif, koordinatif dan efektif karena masih dalam bidang yang sangat relevan sama.

 

7.  Perlunya ke depan dalam Departemen Kelautan dan Perikanan nanti dibentuk sub-sektor khusus bidang (setara Direktorat Jenderal): “Non-Conventional Resources” untuk lebih mengekploitasi potensi Deep Sea Water, Alga/plankton Biofuel Energy, Energi gelombang, Fitobiofarmaka dll sebagai profit centre PNBP.

 

8. Kalangan perguruan tinggi yang mempunyai fakultas perikanan dan kelautan se Indonesia saat ini juga menjadi galau jika nama nomenklatur kementerian kelautan dan perikanan yang saat ini ada akan dirubah atau dipecah menjadi kementerian Maritim dan Kementerian Kedaulatan Pangan. Karena eksistensi nama DKP/KKP telah diikuti dengan perubahan dan munculnya nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di seluruh Perguruan Tinggi (negeri maupun swasta) di seluruh Indonesia. Sehingga perubahan nama akan menjadi kemunduran bukannya menjadi maju dalam segala hal karena perlu penyesuaian dan lain sebagainya yang dalam prakteknya sangat merepotkan. Kita ingin energi ini bukan dibuang untuk penyesuaian tapi untuk kerja maju ke depan seperti slogan semangat bapak Jokowi-JK.

 

Demikian sikap dan permintaan kami kepada bapak Jokowi-JK sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan kabinet khususon yang berkaitan dengan keberadaan dan urgensi dari nomenklatur Kementerian atau Departemen Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yang akan diumumkan sebelum keputusan final mengikut pada tanggal 20 Oktober 2014 y.a.d.

 

Sumber : www.djpb.kkp.go.id/berita.php