Rumput laut saat ini adalah salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya karena volume produksinya yang cukup besar dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Produksi rumput laut Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 9,28 juta ton meningkat hampir 3 juta ton dari sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 6,51 ton. “Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus mendorong pengembangan budidaya rumput laut, karena rumput laut adalah komoditas strategis yang mampu mendorong kemandirian masyarakat pesisir melalui usaha budidaya. Terlebih budidaya rumput laut merupakan budidaya yang sederhana yang dapat dilakukan secara berkelompok maupun oleh keluarga, “demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Takalar,Sulawesi Selatan.

 

Slamet menambahkan Indonesia saat ini menuju produsen rumput laut terbesar di dunia setelah Tiongkok. Hal ini didukung dengan potensi pengembangan lahan budidaya rumput laut yang masih terbuka lebar, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. “Indonesia bagian timur dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sentra rumput laut, salah satunya di Sulawesi Selatan dan juga wilayah lain seperti  Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan wilayah Kalimantan seperti di Nunukan dan Tarakan”, tambah Slamet.

 

Saat ini yang diperlukan adalah membangun unit-unit pengolahan rumput laut yang dekat dengan sentra – sentra budidaya rumput laut, seperti yang ada di Sumba Timur, NTT. “Dengan dukungan unit pengolahan yang dekat dengan usaha budidaya rumput laut, akan sehingga mempermudah pemasaran dan menurunkan biaya transportasi. Dengan demikian akanmmenambah daya saing dan nilai tambah rumput laut, sehingga mampu bersaing di pasar global”, ungkap Slamet.

 

Dari sektor hulu atau budidaya, saat ini telah dikembangkan bibit rumput laut kultur jaringan (kuljar) hasil kerjasama DJPB dan SEAMEO BIOTROP Bogor. “Dengan keunggulan yang dimiliki rumput laut kultur jaringan (kuljar) ini, kendala yang selama ini dihadapi dalam berbudidaya rumput laut seperti kendala lokasi, salinitas, dan curah hujan, dapat diatasi sehingga mampu mendorong peningkatan produksi rumput laut nasional khususnya jenis E. cottonii. papar Slamet.

 

Selain rumput laut jenis E. cottonii, di Kabupaten Takalar juga dikembangkan budidaya rumput laut jenis Caulerpa sp. Atau lebih dikenal dengan nama lawi-lawi. Jenis rumput laut ini, banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai makanan sehari-hari. “Budidaya lawi-lawi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Laekang Kab. Takalar, merupakan bagian dari tugas DJPB melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Dari lahan tambak seluas 3500 m2, dapat dihasilkan 50 karung lawi-lawi atau 2 ton per bulan dengan harga Rp, 150.000,- per karung atau rata-rata Rp. 7,5 juta per bulan. Dengan hanya mengandalkan pergantian air dan mengurangi kandungan lumpur tambak, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang cukup besar. Yang perlu diperhatikan adalah peremajaan bibit, distribusi hasil atau pemasaran dan juga pengepakan. DJPB melalui BPBAP Takalar akan terus mendampingi”, ujar Slamet.

 

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

 

Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menyampaikan kegembiraannya dengan meningkatnya perekonomian masyarakat pesisir Di Desa Leikang. “Komisi IV DPR RI akan terus mendorong dan mendukung program pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkat budidaya rumput laut, ibu-ibu di sini mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 50.000,- per hari, Ini akan membantu ekonomi rumah tangga di sini. Yang harus di tingkatkan dan disediakan adalah bantuan permodalan baik dari perbankan maupun dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat”, kata Titiek.

 

Slamet menambahkan bahwa untuk mendukung akses permodalan bagi pembudidaya, KKP melalui DJPB bekerja sama dengan BPN mengeluarkan program sertifikasi hak atas tanah budidaya atau SEHATKAN. “Sertifikasi hak atas tanah budidaya ini sudah dimulai sosialisasinya sejak tahun 2013 dan mulai dijalankan tahun 2014. Sampai saat ini sudah diterbitkan 1500 sertifikat untuk para pembudidaya, dan akan terus dilanjutkan. Kita harapkan dengan adanya sertifikat ini, akses permodalan untuk pembudidaya akan lebih mudah”, papar Slamet.

 

Usaha perikanan Budidaya saat ini dituntut untuk lebih memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaannya. Budidaya rumput laut adalah contoh nyata dari budidaya yang memperhatikan lingkungan. “Disamping itu masyarakat pembudidaya harus lebih mandiri dengan menggunakan semua bahan baku dan peralatan yang berasal dari dalam negeri sehingga menjadi lebih mandiri dan mampu memiliki daya saing lebih untuk bersaing di pasar global”, pungkas Slamet.
Sumber: http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=1085