Sebagaimana diketahui bah­wa, infrastruktur dalam pengem­bangan usaha perikanan budidaya dikelompokan atas 5 jenis yaitu, infrastruktur pokok, pendukung, penunjang, pelengkap dan penga­manan.

Dalam kenyataannya sampai saat ini,  ke-5 jenis infrastruktur yang berada pada UPTD  perbenihan (tawar, laut dan payau) masih dalam kondisi tidak lengkap, sehi­ngga berdampak pada tidak maksi­malnya pelaksanaan operasional balai sendiri terutama yang terkait langsung dengan kemampuan untuk menghasilkan benih dan induk unggul bagi kepentingan budidaya perikanan.

Hal ini termuat dalam Renstra DKP Provinsi Maluku pada Bab III tentang, Permasalahan Terkait Tu­gas dan Fungsi Pelayanan Bidang Budidaya Ikan

Kondisi ketidakmampuan meng­hasilkan benih dan induk unggul oleh beberapa UPTD perbenihan milik DKP Provinsi Maluku ini, pada akhirnya akan berpengaruh terha­dap suplai benih untuk kepentingan pengembangan usaha masyarakat pembudidaya/pelaku usaha budi­daya perikanan dan akan berimbas pada permasalahan peningkatan hasil produksi yang berkualitas.

(a). Distribusi dan pemasaran hasil perikanan budidaya belum optimal;

Sebagaimana diketahui, sebaran daerah sentra produksi perikanan budidaya di Maluku menyebar dalam rentang kendali yang cukup luas pada 11 Kab/Kota.

Walaupun kemampuan sentra-sentra produksi tersebut untuk menopang pengembangan usaha budidaya perikanan serta mening­katkan hasil produksi cukup men­janjikan, namun sebaran kawasan yang sedemikian luas menye­babkan munculnya permasalahan pada aspek pemasaran hasil yaitu, kurang kompetitifnya harga beli hasil produksi (harga pasar yang rendah) karena lebih didominasi oleh pasar lokal.

Kondisi ini lebih diperparah dengan kurang mendukungnya jaringan transportasi, komunikasi dan infrastruktur penunjang lainnya (aksesibilitas), untuk menjangkau sentra-sentra produksi tersebut sehingga menyulitkan masuknya pembeli/pasar dari luar.

Kenyataan menunjukan bahwa, sampai saat ini aksesibilitas dalam bentuk  jalan produksi dan jalur komunikasi yang mengarah ke sentra-sentra produksi termasuk UPTD bidang perikanan budidaya masih dalam kondisi yang kurang sama sekali, sehingga sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, lisrtik, komunikasi dan sebagainya termasuk pembangunan pasar dan tempat penampungan sementara terhadap hasil produk dalam kerangka menunjang penciptaan jalur distribusi dan marketing yang baik bagi produk hasil budidaya dapat dimaksimalkan.

(b). Pemanfaatan kawasan potensial budidaya belum optimal;

Potensi pengembangan kawasan budidaya yang sedemikian luas di Maluku, ternyata masih sangat kecil presentase kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha budidaya perikanan. Disamping karena faktor konflik pemanfaatan ruang yang marak

terjadi saat ini akibat belum jelasnya dokumen-dokumen arahan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal lainnya yang diduga berpengaruh besar terhadap permasalahan diatas adalah, akibat faktor pembiayaan (dana), teknologi yang belum memadai dan kemampuan sumberdaya manusia pembudidaya sendiri yang sangat terbatas keterampilannnya.

(c) Kurangnya pengembangan komoditas unggulan budidaya

Tercatat bahwa sampai saat ini, pemasaran hasil produksi budidaya perikanan di Maluku (terutama rumput laut) masih didominasi oleh produk dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah dan bukan produk hasil olahan. Padahal melalui sentuhan teknologi pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi ataupun produk jadi dengan harga yang cukup kompetitif, maka sudah pasti akan bermuara pada meningkatnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan pembudidaya di Maluku.

Di lain sisi, komoditas unggulan lokal Maluku yang sangat menjanjikan untuk dibudidayakan (lola, teripang, abalon, mutiara dan sebagainya) terkesan kurang mendapatkan sentuhan penanganan, karena permasalahan biaya produksi, teknologi, sumberdaya manusia dan faktor-faktor lainnya.

Hal lainnya yang juga harus diberi perhatian adalah masalah pembentukan jaringan informasi pasar dan pembentukan jalur distribusi serta pemasaran baru bagi produk hasil budidaya pada setiap sentra produksi budidaya di Maluku.

(d) Sinkronisasi kebijakan pengembangan perikanan budidaya belum optimal

Kebijakan merupakan cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek ekonomi, termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya serta bagaimana memilih metode untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Terkait dengan kondisi tersebut, dewasa ini sering ditemui benturan kebijakan terkait pelaksanaannya. Dalam kenyataannya kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan budidaya perikanan di Maluku baik secara vertikal maupun horisontal terutama yang terkait dengan pengembangan komoditi dan kawasan, sampai saat ini masih dalam kondisi yang tidak maksimal/sering berbenturan , dan sudah pasti akan sangat berpengaruh terhadap peluang keberhasilan pengembangan usaha budidaya perikanan. Permasalahan ego sektoral, tumpang tindihnya regulasi dan belum jelasnya dokumen arahan pemanfaatan kawasan diduga menjadi penyebab utama kondisi tersebut di atas.

(e) Penanganan dampak penurunan kualitas lingkungan perairan terhadap produksi perikanan budidaya masih kurang

Permasalahan degradasi kawasan dan sumberdaya pesisir serta pencemaran lingkungan perairan yang terjadi secara alami maupun sebagai efek dari aktivitas manusia adalah merupakan permasalahan krusial yang saat ini dihadapi oleh kita. Kondisi ini seharusnya membutuhkan penanganan yang cepat, akurat dan terstruktur karena bila tidak ditangani akan berdampak negatif pada pengembangan usaha masyarakat perikanan termasuk usaha budidaya perikanan yang sebagian besar Berada pada kawasan pesisir.

Dari beberapa contoh kasus yang terjadi belakangan ini, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya kurang tanggap terhadap permasalahan diatas.

Keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran operasional, regulasi dan kemampuan SDM sendiri diduga menjadi penyebab utama kondisi diatas. Di lain sisi, penyiapan dan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah penurunan kualitas lingkungan misalnya lewat budaya kearifan lokal ataupun lewat konsep co-management adalah merupakan suatu hal penting yang harus pula menjadi perhatian utama karena dampak penurunan kualitas lingkungan pada akhirnya akan bermuara pada penurunan produk dan kualitasnya.

(f) Penanganan hama dan penyakit pada kegiatan budidaya belum optimal

Hama dan penyakit ikan pada kegiatan budidaya perikanan adalah permasalahan utama yang cukup mempengaruhi keberhasilan usaha budidaya disamping permasalahan biaya, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana.

Penanganan hama dan penyakit pada kegiatan budidaya di Maluku selama ini terkesan belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) sarana dan prasarana laboratoratoirum maupun instrumen pendukung untuk laboratorium belum lengkap/memenuhi syarat, (2) Sumberdaya manusia dalam mengelola laboratorium masih sangat terbatas dan kalaupun ada, belum memiliki kompetensi untuk menangani hama dan penyakit ikan, (3) Koordinasi lintas sektoral dengan institusi yang dapat menangani permasalahan ini belum berjalan dengan baik.

 

Sumber : http://www.siwalimanews.com