Bulan: Februari 2015

PEMERINTAH TETAP TEGAS LARANG TRANSHIPMENT

Jakarta. Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk tetap melarang bongkar muat ikan (transhipment) di tengah laut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada konfrensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Selasa (24/02). Menteri Susi berencana mengeluarkan surat edaran dengan mengizinkan transhipment dengan catatan persyaratan yang sangat ketat. “Surat Edaran untuk transhipment, belum kita keluarkan karena masih dibuat dan digodok,” kata Susi. Ia juga mengatakan meski transhipment diizinkan dengan persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, tidak menjamin masalah selesai. Menurut Susi para pelaku usaha pasti akan berpikir ulang dan menempuh berbagai cara bagaimana agar...

Read More

NASIB NELAYAN KECIL MENJADI PRIORITAS KKP

Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa nelayan-nelayan kecil harus menjadi prioritas dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama kementerian lainnya, harus bisa meneguhkan komitmen memperhatikan kesejahteran nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Hal ini dikatakan Menteri Susi pada konferensi pers yang digelar di Kantor KKP Jakarta, Selasa (24/02). “Kehadiran negara harus diperkuat dengan policy yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memajukan pembangunan, kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta petambak garam,” kata Susi. Ada beberapa program yang telah KKP siapkan untuk itu, diantaranya Pengembangan...

Read More

PERIKANAN BUDIDAYA: Pemerintah Bentuk Satgas Untuk Pacu Produksi

JAKARTA — Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan satgas ini dibuat dengan tujuan mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Akan lapor dalam satu bulan, progres kita ke depan, sehingga dimungkinkan juga investasi bisa masuk, apa saja yang masuk sana,” ujarnya usai Rakor Menteri mengenai Perikanan Budidaya, Kamis (29/1/2015). Dia menambahkan Satgas ini terdiri dari delapan kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, TNI AD, BPPT, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nantinya, lanjut Indroyono, Satgas ini...

Read More

PERIKANAN BUDIDAYA: Produksi 2019 Ditargetkan 31,32 Juta Ton

JAKARTA — Pemerintah menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai 31,32 juta ton pada 2019 untuk mewujudkan visi ketahanan pangan. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan target tersebut terdiri dari rumput laut, ikan budidaya laut, dan ikan budidaya tawar. “Target 31,32 juta ton terdiri dari sekitar 22 juta ton produksi rumput laut dan 9 juta ton untuk perikanan budidaya lainnya, yang terdiri dari laut dan tawar,” ujarnya saat ditemui Bisnis.com, Kamis (29/1//2015). Ikan budidaya, lanjutnya, dibagi dalam dua kelompok. Untuk perikanan budidaya laut, komoditas yang akan menjadi andalan adalah udang, kerapu, kakap merah, dan ikan hias. Sedangkan perikanan budidaya air tawar...

Read More

PERIKANAN BUDIDAYA: Kebutuhan Perda Zonasi Mendesak

JAKARTA — Peraturan Daerah (Perda) mengenai zonasi pertambakan perikanan budidaya mendesak diperlukan untuk mewujudkan peningkatan produksi dalam rangka mecapai ketahanan pangan. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan Peraturan Daerah (Perda) zonasi ini diperlukan untuk segera menentukan lokasi mana yang cocok untuk mengembangkan perikanan budidaya di wilayahnya “Segera selesaikan site selection, pemda disarankan segera membuat perda mengenai zonasi wilayahnya,” ujarnya usai Rapat Koordinasi mengenai perikanan budidaya, Kamis (29/1/2015). Dia menambahkan saat ini, baru ada empat provinsi dan tujuh kabupaten di Jawa yang memiliki Perda zonasi tersebut. Indroyono mengatakan pembuatan Perda ini nantinya mengacu pada dua undang-undang, yaitu Undang-undang No. 23...

Read More

KOMITMEN TRANSPARANSI

FORM PENGADUAN LAYANAN PUBLIK

Pengaduan
Sending

JAJAK PENDAPAT

KEGIATAN BPBL AMBON

IMG-20170507-WA0007 IMG-20170507-WA0006 IMG-20170511-WA0008 IMG-20170511-WA0006 IMG-20170511-WA0005 IMG_0121 IMG_0113 IMG_0070 IMG_0027 IMG_0013 IMG_0005 IMG_9925 IMG_9923 IMG_9004 IMG_8982

Budidaya Ikan Konsumsi

Budidaya Clownfish

Gallery

IMG-20170507-WA0007 IMG-20170507-WA0006 IMG-20170511-WA0008 IMG-20170511-WA0006
Translate »