KKPNews-Jakarta. Bupati Seram Bagian Barat, Jacobus Puttileihalat bersama Chairman FTI Japan, hari ini (4/2) menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat.

Pertemuan ini dilakukan untuk membahas kerjasama program antara FTI Jepang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan KKP. Hal pokok yang dibahas yakni upaya untuk membuat sejumlah kapal di Kabupaten Seram Bagian Barat bersama dengan masyarakat dan membekalinya cara-cara penangkapan dan budidaya ikan yang baik dan benar.

Menurut Jacob, untuk sementara budidaya ikan yang sedang diprogramkan adalah ikan Kerapu dan ikan Tuna. Disamping itu, ketiganya juga bersepakat akan membasmi kapal-kapal illegal yang berada di laut Maluku. Wilayah Laut Seram dan Laut Banda masih menjadi surganya para pencuri ikan.

Pasalnya hingga saat ini masih banyak kapal-kapal asing illegal yang berkeliaran dan mengeruk hasil laut di daerah otonominya tersebut. Penemuan ini berdasarkan informasi dan hasil pantauan di lapangan melalui dinas perikanan setempat dan juga nelayan-nelayan yang berhubungan langsung dengan para illegal fishing itu.

“Masih banyak kapal illegal fishing yang masuk ke daerah otonomi kami, yaitu dari Laut Banda sampai Laut Seram yang berbatasan dengan Papua. Ada yang sudah teridentifikasi yaitu datang dari Thailand dan Filipina”, kata Jacob saat dikonfirmasi.

Tidak hanya itu, Jacob juga menjelaskan berkenaan alat tangkap yang digunakan kapal asing tersebut juga tidak ramah lingkungan dan dilarang penggunaannya. “Laporan dari nelayan, kapal itu pakai pukat harimau. Mereka angkat ikan tuna yellowfin dan Bluefin. Lalu ikan-ikan kecilnya dilepas ke dalam laut dan sebagiannya mereka kasih ke nelayan kecil kita”, jelas Jacob.

Tapi menurut Jacob, nelayan kecil di sana belum bisa menangkap para pencuri ikan tersebut karena kapal asing itu menggunakan senjata. Resikonya nelayan bisa ditembak jika ketahuan akan menangkap kapal tesebut. “Gimana mau menangkap. Kapalnya pakai senjata. Nelayan kecil kita merapat mendekati kapal tersebut hanya untuk mendapat hasil bagian untuk makan keluarganya, tapi kalau untuk menangkap nanti bisa ditembak, itu yang kita antisipasi”, tuturnya.

Dengan adanya kasus ini Jacob selaku Bupati Seram bagian Barat menjelaskan setelah pertemuan tadi, pihaknya mendapatkan respon dari MKP, yaitu akan diadakannya pengawasan berkisar antara Laut Seram dan Laut Banda. “Kapal pengawasan akan diserahkan ke provinsi Maluku”, kata Jacob.

Untuk lebih lanjut, sambung Jacob, kapal tersebut jika ditemukan akan diproses hukum. “Kita punya peradilan perikanan di sana, apabila diketemukan (red. melakukan illegal fishing) kapal tersebut akan diproses hukum”, ungkap Jacob.

Terkait hal ini Jacob juga sangat berharap pada program pemerintah untuk membasmi illegal fishing. “Mudah-mudahan dengan adanya program KKP ini akan mensejahterakan masyarakat Indonesia termasuk Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat”, tutup Jacob.

Sumber : http://kkp.go.id