Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) pertama yang menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014. “K/L lain masih menggunakan Lembar Jawaban Komputer”, ungkap Sekretaris Jendera Sjarief Widjaja kepada Tim KKPNews di Jakarta, Jum’at (20/02).

Menanggapi isu yang beredar terkait tidak transparannya penerimaan pegawai di KKP, Sjarief menilai hal itu tidak benar dan cenderung tendensius. “Kami menjamin pengadaan CPNS yang lalu telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, terbuka dan tentunya bebas KKN”, tegas Sjarief.

Hal ini menurutnya dapat dilihat dari proses penerimaan yang ada di KKP. Dimana pelaksanaan TKB melalui sistem CAT diawasi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) dari Kementerian PAN dan RB. “Dengan sistem CAT, seluruh nilai hasil tes langsung dapat dilihat dalam monitor dan juga papan pengumuman yang disediakan panitia”, ujar Sjarief.

Sementara itu Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf menjelaskan, setiap peserta yang mengikuti seleksi harus melewati Tes Psikologi Lanjutan yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD). Kemudian, Tes Wawancara dilakukan oleh masing-masing user dan juga didampingi oleh Psikolog dari UNPAD.
Pengolahan hasil TKB dilaksanakan oleh UNPAD dan selanjutnya seluruh nilai hasil TKD dan TKB disampaikan kepada PANSELNAS untuk diintegrasikan. Hasil integrasi nilai kedua tes tersebut kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan CPNS KKP. “Dengan proses yang begitu ketat dan transparan, maka tidak ada peluang bagi siapapun untuk melakukan permainan atau kecurangan”, tegas Yusuf.

Khusus mengenai rekomendasi psikolog, Yusuf menjelaskan bahwa hasil TKD dan TKB bersifat kuantitatif sesuai ketentuan PANSELNAS. Sedangkan hasil psikotes atau wawancara merupakan rekomendasi psikolog dan bersifat kualitatif. “Perlu dipahami bahwa skor kuantitatif yang tinggi tidak berkorelasi secara langsung dengan hasil psikotes atau wawancara yang bersifat kualitatif”, terang Yusuf.

Menyadari akan hal ini menurut Yusuf, Kementerian PAN dan RB memberi kewenangan kepada K/L untuk menggugurkan peserta yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan peserta yang tidak direkomendasikan sesuai hasil psikotes.
Hal ini diatur dalam Permen PAN Nomor :17/2014 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa instansi dapat menggugurkan peserta TKB yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit dan peserta yang tidak direkomendasikan sesuai hasil psikotes dari penyelenggara psikotes.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan bahwa mekanisme seleksi seperti ini telah dikonsultasikan dengan PANSELNAS dan dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh aparat pengawasan internal yakni Inspektorat Jenderal KKP. Selain itu, pengawasannya juga melibatkan pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian RI, Kementerian Pan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Indonesian Corruptions Watch atau ICW.

Dengan demikian, seluruh proses yang ditempuh dalam seleksi penerimaan CPNS KKP Tahun 2014 telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. “Bahkan mungkin lebih transparan dan obyektif dibanding praktik penerimaan di institusi lain”, pungkas Yusuf.

Sumber : www.kkp.go.id