Jakarta. Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk tetap melarang bongkar muat ikan (transhipment) di tengah laut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada konfrensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Selasa (24/02).

Menteri Susi berencana mengeluarkan surat edaran dengan mengizinkan transhipment dengan catatan persyaratan yang sangat ketat. “Surat Edaran untuk transhipment, belum kita keluarkan karena masih dibuat dan digodok,” kata Susi.

Ia juga mengatakan meski transhipment diizinkan dengan persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, tidak menjamin masalah selesai. Menurut Susi para pelaku usaha pasti akan berpikir ulang dan menempuh berbagai cara bagaimana agar ikan hasil tangkapan tersebut bisa dikirim langsung ke luar negeri tanpa harus di daratkan di Pelabuhan Indonesia.

Kasus seperti ini kerap terjadi di perairan di hampir seluruh wilayah laut Indonesia. “Misalnya di perairan Bitung, Sulawesi Utara, banyak ikan tuna asal Indonesia di bawa ke General Santos di Filiphina dengan modus transhipment di wilayah perairan daerah perbatasan,” tambah Susi.

Jadi nantinya Surat Edaran Menteri dikeluarkan untuk membedakan transhipment dengan pengangkutan dari fishing ground ke Unit Pengelolaan Ikan (UPI). “Menurut saya ini sangat efektif dan kami ingin ada CCTV di kapal, dan bahkan ada tambahan observer (peninjau) di setiap kapal,” lanjut Susi.

Menteri Susi beralasan, hal ini dibuat dikarenakan di setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda khsuusnya untuk sektor kelautan dan perikanan. “Oleh karena itu, ini menjadi dasar saya untuk mengeluarkan Surat Edaran Menteri untuk diterapkan di beberapa daerah nantinya,” tutup Susi.

 

Sumber : www.kkp.go.id