Jakarta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin stok ikan menjelang lebaran tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Hal itu disebabkan pasokan ikan pada ramadan tahun ini jauh lebih baik dibandikan pasokan ikan pada bulan lalu.

“Sementara ini, belum kita atur mengenai stok, harga referensi dan sebagainya”, ungkap Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Saut P. Hutagalung saat acara buka puasa bersama dengan media mengenai ketersediaan pasokan ikan selama ramadhan di lobby GMB III Kantor KKP, Jakarta, Senin, (6/7).

Namun Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan stok ikan menjelang lebaran. “Perlu kita beri ketenangan kepada masyarakat luas bahwa pangan dalam hal ini ikan cukup tersedia”, ungkapnya.

Secara umum, pasokan ikan saat ini di beberapa kota besar cukup aman termasuk di kota-kota besar yang bukan produsen utama ikan seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya.  Pasokan ikan diperkirakan aman mengingat tidak terdapat faktor yang dapat mengganggu produksi seperti gelombang besar, banjir atau penyakit seperti yang terjadi tahun 2014.

“Kebutuhan ikan selama bulan puasa tahun ini memerlukan kurang lebih 1,1 juta ton selama satu bulan lebih. Pasokan dari data yaitu 1,25 juta ton tahun ini. Itu artinya pasokannya lebih tinggi dari kebutuhan,” tegasnya.

Dalam kondisi normal, perkiraan kebutuhan ikan nasional per hari sebesar 26.000 ton. Namun selama ramadhan, kebutuhan ikan per hari meningkat menjadi sebesar 31.000 ton per hari atau meningkat sekitar 20 persen.

Saut menambahkan, dengan telah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka pemerintah akan mengendalikan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

Dalam Perpres tersebut, ikan masuk ke dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Ikan yang dimaksud tersebut  adalah bandeng segar, kembung segar dan tuna/tongkol/cakalang segar.”Ikan merupakan barang kebutuhan pokok sama kelasnya dengan beras, dulu ikan belum menjadi kategori barang kebutuhan pokok”, kata Saut.

Ada dua kriteria penting yang harus dipenuhi dan boleh masuk kategori barang kebutuhan pokok. Pertama sering terjadi kelangkaan, dan yang kedua harga sering bergejolak. Meskipun menurut Saut, dalam hal ini memang ikan belum termasuk dalam kriteria tersebut. “Jadi Perpes mengatur mengenai ikan sebagai kebutuhan pokok untuk mengantisipasi kedepan,” ujarnya.

Terkait pengaturan pasokan dan ketersediaan ikan ini, KKP memiliki kebijakan dan program Sistem Logistik Ikan Nasional atau SLIN. Dengan memperkuat sistem logistik maka distribusi ikan dapat berjalan lancar, sehingga dapat diupayakan ketersediaan ikan cukup, dan mencegah kelangkaan serta gejolak harga.

 

Sumber : kkp.go.id