Jakarta. Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Narmoko Prasmadji mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut baik rencana penyusunan Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menurutnya, Undang-undang yang berlaku saat ini masih terlalu sempit dan tidak bisa mengakomodir perkembangan terbaru karena hanya berkisar masalah hama dan penyakit ikan. Terkait hal itu, Ia menyampaikan beberapa masukan untuk penyusunan rancangan perubahan UU tersebut  pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (30/06).

“Undang-undang ini sudah cukup lama dan banyak hal di dalam prakteknya sudah tidak bisa mengakomondir perkembangan-perkembangan terbaru mengenai komoditas yang diizinkan untuk dilalulintaskan”, ungkap Kepala BKIPM yang juga Plh. Dirjen Perikanan Tangkap ini.

Ia menuturkan, karantina ikan di banyak negara, menjadi alat dari negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi preventif. Namun di Indonesia, selama ini UU karantina hanya mengatur pelaksanaan pengendalian dan pengamanan terhadap sumber daya perikanan. Meskipun dalam prakteknya, fungsi pencegahan pun dilakukan oleh pemerintah.”Karena karantina ini sebagai alat, maka hal-hal yang terkait dengan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan haruslah jelas”, ujarnya.

Selain itu menurutnya, di dalam kehidupan modern saat sekarang ini antara kesehatan ikan dengan kesehatan manusia adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. “Dan saat ini karantina kelautan dan perikanan sudah mengerjakan hal yang terkait dengan ikan sehat dan dijamin untuk konsumsi juga sehat. Ini yang disebut di dalam teori dengan Zoonosis”, tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR  RI Ibnu Multazam yang bertindak sebagai pemimpin sidang dalam RDP tersebut mengatakan bahwa karantina berperan penting dalam mencegah masuk, keluar dan berkembangnya hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan  ke dan dari wilayah Indonesia.

Selain itu, dengan didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, menurutnya karantina juga berperan dalam mencegah keluarnya sumber daya hayati asli Indonesia secara illegal. “Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyaknya pintu keluar masuk dan meningkatnya perdagangan antarnegara, telah menjadi faktor utama untuk memprioritaskan karantina sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara”, tambahnya.

Oleh karena itu, DPR RI telah mengundangkan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan.  Namun perkembangan lingkungan strategis saat ini sangat cepat dan dinamis menuntut penyesuaian kebijakan. Diantaranya seperti, meningkatnya volume dan arus perdagangan di Indonesia, semakin beragamnya jenis hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, hingga isu bio-security maupun bio-terorisme.

Lebih lanjut menurut Ibnu, dengan terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan secara nasional maupun internasional yang secara subtansi terkait dengan sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati belum terakomodir dalam UU Nomor 16 Tahun 1992. “Sehingga pelaksanaan kegiatan perkarantiaan belum berjalan secara maksimal yang juga disertai dengan lemahnya penegakan hukum dan kelembagaan yang belum berjalan secara optimal”, pungkasnya.

 

Sumber : www.kkp.go.id