Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perikanan budidaya memberi kontribusi terbesar pada peningkatan produksi sub sector perikanan hingga 2,92 juta ton, dengan nilai Rp. 21 trilyun. Peningkatan produksi ini mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sub sector perikanan pada triwulan I-2015 yang mencapai 8,64 % atau lebih besar dibanding dengan peningkatan PDB Nasional yang hanya 4,7 %.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut sebagian besar disumbang dari produksi rumput laut  yang mencapai 2,1 juta ton dengan nilai Rp 4,9 triliun, kemudian ikan nila 149.000 ton dengan nilai produksi Rp 2,5 triliun, dan bandeng yang mencapai 137.000 ton dengan nilai Rp 1,9 triliun.

“Kita optimis peningkatan produksi perikanan budidaya ini akan terus meningkat sepanjang tahun 2015 dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 17,9 juta ton”, tambah Slamet.

Beberapa strategi telah disiapkan dan akan dilakukan untuk menggenjot produksi perikanan budidaya tersebut. ““Rumput laut masih menjadi komoditas unggulan perikanan  budidaya. Komoditas ini menyerap tenaga kerja, memiliki pasar yang  tidak terbatas dan produksinya sangat beragam. Negara-negara didunia tidak semua bisa menghasilkan rumput laut,” kata Slamet.

Saat ini, Rumput laut masih menjadi daftar pertama yang menjadi komoditas unggulan budidaya. Ditargetkan pada 2015, produksinya mencapai 10,6 juta ton. Bahkan hingga 2019 diperkirakan rata-rata pertumbuhan produksi rumput laut mencapai 16,74% per tahun.

Slamet menambahkan bahwa mulai tahun ini beberapa komoditas juga diperhitungkan dan menjadi andalan antara lain adalah bawal bintang. “Tahun ini target produksinya masih 1.900 ton. Namun, target pertumbuhannya adalah 31,5% per tahun hingga 2019. Bawal bintang merupakan primadona baru, karena merupakan salah satu komoditas alternative budidaya laut atau marikultur. Harga jualnya bersaing, sekitar Rp. 70 rb per kilogram. Waktu budidaya lebih cepat disbanding kerapu, yaitu 6 bulan dari ukuran benih tebar serta lebih mudah dalam pemeliharaannya”, papar Slamet.

Komoditas lain yang juga terus dikembangkan adalah kekerangan. Target produksi kekerangan pada tahun 2015 adalah 233.700 ton dan ditargetkan tumbuh 32,60% per tahun hingga 2019. “Kekerangan selama ini memang belum diperhitungkan dan pembinaannya masih kurang sedangkan kebutuhan di dalam negeri tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan selama ini justru diimpor dari Eropa karena belum diperhatikan secara serius,” jelas Slamet.

 

Padahal potensi kekerangan di laut Indonesia sangat hebat.  Itu sebabnya sudah mulai dijalankan strategi pemberdayaan masyarakat seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB),  Banten, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Pakan

Untuk mendukung peningkatan produk perikanan budidaya, khususnya perikanan darat, Pemerintah menggulirkan program Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). “Pakan menjadi focus kita dalam peningkatan kesejahteraan pembudidaya, karena pakan merupakan komponen produksi utama yang menentukan keberhasilan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan air tawar”, terang Slamet

GERPARI menjadi program KKP untuk mencapai harga pakan yang lebih murah sehingga biaya produksi dapat ditekan  karena biaya pakan 70% dari total produksi. Itu sebabnya,  kata Slamet, KKP menargetkan terdapat selisih harga pakan mandiri dari pakan pabrik swasta lebih murah Rp 3.000 per kg.

Harga pakan mandiri lebih bersaing karena bahan baku seluruhnya memberdayakan bahan baku lokal. GERPARI menjadi penting dan strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan ikan impor. “Untuk kualitas pakan produksi dari program GERPARI, akan sesuai Standard Nasional Indonesia (SNI) Pakan yang sudah ada dan nantinya akan mendapat sertifikasi dari Ditjen Perikanan Budidaya”, ungkap Slamet.

Targetnya, pada tahun 2019, sebanyak 30% kebutuhan pakan dari pembudidaya, dipenuhi dari produksi pakan mandiri. “Target kami, pendapatan pembudidaya akan meningkat karena biaya pakan dapat ditekan. Pembudidaya akan setara dengan pengusaha UMKM,” pungkas Slamet.

 

Sumber : www.djpb.kkp.go.id