Cilacap. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan memberikan secara simbolis kartu BPJS yang diperuntukan bagi 5.000 nelayan di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa, (30/6).

Turut hadir dalam acara peresmian itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Bupati Cilacap Suwarto Pamudji serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.

Hal ini sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memberikan perlindungan untuk nelayan. Sebelumnya, Ia meminta perusahaan dan pemilik kapal tuna memberikan asuransi untuk nelayan penangkapnya. Susi juga mematok angka pertanggungan minimum yang akan diterima keluarga ataupun nelayan yang terkena musibah.

“Mohon kalau asuransi jiwa Rp 50 juta setahun. Itu sudah appropriate dan seharusnya diberikan dari perusahaan,” kata Susi dalam pertemuan dengan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Tuna Long Line, dan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) pada Jumat, 27 Februari 2015 yang lalu.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan, nelayan dipilih pemerintah karena mereka bekerja ditempat berbahaya dan berisiko saat bekerja. “BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung risiko yang terjadi pada nelayan yang sudah terdaftar di dalam kategori pekerja bukan penerima upah,” ujar Elvyn.

Selain menggratiskan iuran selama tiga bulan untuk para nelayan, Presiden Joko Widodo juga membagikan 2.500 alat tangkap ramah lingkungan kepada 31 kelompok usaha bersama nelayan untuk membantu meningkatkan produktivitas pekerjaan mereka sehari-hari.

Elvyn juga menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan beroperasi secara penuh mulai tanggal 1 Juli 2015. BPJS melayani empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

 

Sumber : www.kkp.go.id