Pengembangan budidaya kekerangan terus di dorong, untuk memanfaatkan potensi budidaya laut Indonesia. Kekerangan merupakan salah satu usaha yang mudah dan murah. Salah satu budidaya kekerangan yang di dorong adalah Budidaya Kerang Mutiara, yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendukung kelestarian sumberdaya alam.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan bahwa budidaya kerang mutiara harus terus di dorong, agar masyarakat tidak terus menerus menangkap atau mengambil kerang mutiara dari alam. Budidaya kerang mutiara, juga di harapkan mampu melibatkan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI), untuk lebih melibatkan masyarakat di sekitar lokasi usahanya. “Keterlibatan masyarakat sekitar akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya keberlanjutan usaha budidaya mutiara menjadi lebih terjamin”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat memberikan arahan pada acara Munas ASBUMI ke – 5 di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta.

Lebih jauh Slamet mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat nelayan dan pesisir, adalah melalui segmentasi usaha budidaya mutiara. “Masa budidaya kerang mutiara yang cukup lama, dapat di manfaatkan melalui segmentasi usaha. Yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya mutiara dari benih sampai ukuran 7 cm, untuk selanjutnya di serahkan kepada perusahaan pembesaran kerang mutiara, untuk menghasilkan mutiara berkualitas”, jelas Slamet.

“Segmentasi usaha adalah salah satu upaya agar perusahaan tidak bersifat exclusive. Tetapi bersifat terbuka, bekerjasama dengan masyarakat sekitar yang saling menguntungkan. Cara ini akan dapat mengurangi kesenjangan, sehingga usaha budidaya mutiara yang dilakukan, dapat berjalan tanpa adanya kecemburuan sosial”, papar Slamet.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan terkait zonasi atau tata ruang. “Tata ruang ini diperlukan, karena budidaya mutiara memerlukan lokasi yang bebas dari limbah dan pencemaran lainnya. Dengan adanya tata ruang, maka kepastian usaha akan terwujud dan dapat menarik investasi lebih banyak lagi”, terang Slamet.

DJPB melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, mendukung pengembangan budidaya kerang mutiara dengan memproduksi benih bermutu. “BPIU2K Karang Asem, Bali telah berhasil memproduksi dan menyebarkan benih kerang mutiara sebanyak 7 ribu benih ukuran 4 cm dan 12 ribu benih ukuran 3 cm, ke Sumbawa, Lombok dan Kendari. Demikian pula BPBL Lombok yang menyebarkan benih untuk di besarkan oleh masyarakat sampai ukuran 7 cm”, ungkap Slamet.

“UPT Perikanan Budidaya yang membidangi budidaya laut, akan terus mengembangkan breeding program kerang mutiara, untuk memenuhi kebutuhan para pembudidaya kerang mutiara. Dengan menggunakan kerang mutiara hasil budidaya maka para pembudidaya tidak akan lagi tergantung dari alam”, kata Slamet.

Eksploitasi yang berlebihan berupa penangkapan kerang mutiara dari alam, akan merusak ekosistem dan mengurangi populasinya. “Untuk itu, dalam rangka menuju perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan, penggunaan kerang mutiara hasil budidaya akan terus di tingkatkan dan sekaligus kita juga akan membantu meningkatkan populasi kerang mutiara di alam melalui restocking. Sehingga populasi kerang mutiara di alam selalu terjaga, masyarakat semakin sejahtera dan usaha budidaya kerang mutiara pun akan terus berjalan”, pungkas Slamet.