Udang masih jadi komoditas utama dan primadona untuk dikembangkan di Tanah Air. Pasarnya yang masih terbuka lebar baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestic, budidaya udang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian daerah dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Kota Pekalongan menjadi pilihan Bank Indonesia sebagai sentra pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budidaya udang tersebut.

“Budidaya udang bisa dilakukan dengan beberapa system seperti tradisional, tradisional plus, semi intensif, intensif dan bahkan super intensif, sehingga menjadikannya sebagai pilihan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Saat ini, kita anjurkan untuk berbudidaya udang ramah lingkungan, dengan memperhatikan dan memelihara lingkungan mangrove di sekitar tambak”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet soebjakto, di sela-sela acara Focus Group Discussion dengan tema “Udang Vaname : Dari Pekalongan Untuk Indonesia”, di Pekalongan.

Slamet menambahkan bahwa budidaya udang yang berkelanjutan merupakan keharusan, agar usaha yang dilakukan juga berkelanjutan. Padat tebar 70 – 80 ekor per m2 cukup memberikan keuntungan bagi pembudidaya. “Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, bahwa usaha budidaya harus mampu menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Dan Kota Pekalongan membuktikannya dengan membangun Technopark berbasis perikanan budidaya, yang tentunya sangat mendukung kemandirian dan keberlanjutan tersebut”, papar Slamet.

“Kota Pekalongan, saat ini cukup diperhitungkan dalam produksi udangnya. Setelah mampu mengubah tambak idle yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan tambak yang produktif, produksi udang dari Kota Pekalongan menjadi bagian dari produksi udang nasional. Saat ini, pasar udang global masih membutuhkan pasokan sekitar 500 ribu ton udang, dan Indonesia harus mampu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Bank Indonesia pun telah menjadikan kota ini sebagai percontohan manajemen budidaya udang yang menguntungkan”, jelas Slamet.

Budidaya Udang di Pekalongan

Walikota Pekalongan, Basyir A. Syawie, mengatakan bahwa usaha budidaya udang terus berkembang di Kota Pekalongan telah terbukti mengurangi pengangguran. “Sebagai contoh di Desa Degayu, salah satu sentra budidaya udang di Pekalongan. Tiga tahun yang lalu, ada 800 orang tanpa pekerjaan, tetapi saat ini tinggal 100 orang lagi yang masih belum bekerja”, urai Basyir.

“Dulu awalnya hanya 0,4 ha lahan yang diusahakan untuk budidaya udang. Saat ini sudah berkembang menjadi 75 ha lahan dan akan terus dikembangkan karena masih ada potensi lahan sekitar 300 ha. Dukungan dan kerjasama dengan instansi lain juga mendorong percepatan tumbuhnya budidaya udang. Seperti dengan Universitas Pekalongan (UNIKAL) dalam penyediaan SDM, BI dalam hal bantuan managemen usaha serta dari KKP dalam hal bantuan teknis dan pembinaan”, ungkap Basyir.

Kemitraan BI di Pekalongan

Bank Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan Pemkot Pekaolngan juga sangat mendukung pengembangan usaha budidaya udang ini. “Ini adalah kerjasama yang ideal menuju kepada kemitraan yang produktif. Baik dari pemerintah daerah, Perbankan, Perguruan Tinggi dan juga Pemerintah Pusat dalam hal ini KKP, bekerja sama mengembangkan satu usaha yang mampu meningkatkan perekonomian rakyat”, papar Bandoe Widiarto, Kepala Kanwil BI Tegal.

“BI perlu meyakinkan kepada perbankan bahwa usaha budidaya udang vaname adalah usaha yang menguntungkan, bankable serta dapat diperhitungkan. Dan kemitraan yang ada di Pekalongan ini akan kita jadikan sebagai Role Model, untuk dapat diterapkan di wilayah lain. Untuk bantuan dari BI, tidak dalam bentuk fresh money, tetapi dalam bentuk bantuan teknis, seperti workshop dan pelatihan, serta diikuti dengan pendampingan”, terang Bandoe.

Saat ini, udang juga sebagai komoditas ketahanan pangan karena permintaan pasar dalam negeri yang meningkat. “Untuk itu kita akan terus dukung pengembangan usaha budidaya udang ini melalui pembinaan dan pendampingan sehingga masyarakat selalu merasakan kehadiran pemerintah. Dan pada akhirnya masyarakat akan mandiri, dan mampu meningkat kesejahteraannya”, tutup Slamet.

Sumber : http://www.djpb.kkp.go.id/