Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri ,berdaya saing dan berkelanjutan memerlukan dukungan dari semua pihak. Untuk mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya, perlu upaya penerapan pendekatan terhadap lingkungan dalam pengembangan perikanan budidaya atau disebut dengan Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA). Untuk itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemudian melakukan perjanjian kerjasama dengan World Wide Foundation (WWF) dalam rangka pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, bertanggung jawab dan berdasarkan ekosistem di Indonesia.

“Perjanjian kerjasama ini semakin mendorong pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan karena menekankan budidaya ikan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Penyusunan pedoman umum EAA merupakan salah satu cara untuk meningkatkan  dampak positif atau meminimalisir dampak negative kegiatan perikanan budidaya terhadap lingkungan atau sebaliknya”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara DJPB dan WWF di Bogor.

Usaha perikanan budidaya yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan juga menghasilkan keberhasilan usaha. Karena perikanan budidaya tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan baik lingkungan budidaya maupun lingkungan di sekitarnya. “Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, sangat perhatian sekali dengan permasalahan lingkungan ini. Karena ini akan menjadi warisan ke anak cucu kita di masa depan. Dengan membangun perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan saat ini, artinya kita juga sedang membangun masa depan”, jelas Slamet.

“Penyusunan Pedoman Umum EAA yang akan dilakukan, tentunya harus memenuhi tiga prinsip EAA yaitu pertama prinsip keberlanjutan ekosistem, kedua adalah prinsip tercapainya kesejahteraan masyarakat dan ketiga adalah prinsip integrasi yang artinya memfasilitasi dari kedua prinsip diatas sehingga tercapai harmoni”, terang Slamet.

Untuk mendorong penerapan EAA di sentra-sentra perikanan budidaya, akan dikembangkan kawasan percontohan perikanan budidaya yang berbasis ekosistem. “Beberapa kawasan minapolitan layak dikembangkan sebagai kawasan percontohan ini. Dan ini akan dikembangkan dengan komoditas unggulan masing-masing kawasan seperti lele, udang, patin atau komoditas lain. Melalui cara ini, tidak perlu memulai semuanya dari awal karena kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya sudah terbukti mampu berkembang baik dari segi ekonomi maupun produksi, dan perlu di tingkatkan ke arah perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab”, papar Slamet.

“Sinergi dengan intansi terkait, stake holder dan juga pelaku usaha, perlu terus di dorong dalam mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Untuk itu masukan dari semua pemangku kepentingan dalam penyusunan pedoman umum EAA ini sangat diperlukan, sehingga nantinya ini adalah merupakan hasil kesepakatan bersama untuk memperkuat perikanan budidaya nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terhindar dari konflik kepentingan dan selalu memperhatikan lingkungan”, pungkas Slamet.

 

Sumber : http://www.djpb.kkp.go.id