Perikanan budidaya terus didorong untuk meningkatkan produksi dan kualitas produksi dengan cara yang berkelanjutan. Komitmen pembangunan perikanan budidaya menuju perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta di rasakan dampaknya oleh masyarakat, diwujudkan dengan alokasi 80,04 % anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.

“80,04 % ini setara dengan Rp. 1,3 trilyun yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan prioritas, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti. Kegiatan prioritas tersebut dilakukan berlandaskan pada tiga pilar pembangunan yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, di Jakarta.

“Untuk mendukung kedaulatan dan sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, kita wujudkan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di unit usaha perikanan budidaya dan juga Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Disamping itu, kita juga mendukung pembangunan di pulau terluar dan perbatasan  melalui program Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT). Dukungan kita berikan dengan melihat potensi wilayah tersebut, bisa berupa kebun bibit rumput laut, Karamba Jaring Apung (KJA), benih ikan dan juga paket bantuan budidaya lainnya”, terang Slamet.

Slamet mengatakan lebih lanjut bahwa perikanan budidaya sangat cocok dengan pilar keberlanjutan. “Perikanan budidaya yang berkelanjutan sangat sesuai untuk dilaksanakan. Karena keberlanjutan yang ingin dicapai adalah keberlanjutan usaha atau ekonomi dan juga keberlanjutan lingkungan. Dukungan yang diberikan adalah melalui penyediaan benih untuk restocking, benih untuk usaha budidaya polikultur atau multi spesies dan juga penyediaan bibit mangrove untuk di tanam di kawasan tambak. Program prioritas penyediaan 100 juta benih adalah salah satunya. Demikian juga dengan bibit pohon mangrovenya kita sediakan”, jelas Slamet.

“Sedangkan untuk mendukung kesejahteraan, tentu saja semua program kita muaranya adalah peningkatan kesejahteraan. Tetapi secara riil , kita bantu melalui bantuan kebun bibit rumput laut di 20 propinsi, budidaya biofloc sebanyak 5 paket, sarana budidaya kekerangan sebanyak 60 paket dan juga sarana budidaya minapadi sebanyak 760 paket. Disamping itu juga ada bantuan lainnya seperti bantuan pakan ikan dan juga program pra sertifikasi hak atas tanah (pra SEHATKAN)”, tambah Slamet.

Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Terkait perijinan kapal pengangkut ikan hidup, yang selama ini dikeluarkan oleh DJPB, sesuai arahan MKP, akan dialihkan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). “Hal ini untuk menghindari kebingungan dan juga mempermudah pelayanan perijinan sesuai yang diharapkan oleh Ibu Susi. Dengan pemberian pelayanan perijinan kapal pengangkut ikan hidup yang nantinya akan di keluarkan oleh DJPT, semua kapal akan lebih mudah di monitor dan di evaluasi penggunaanya”, pungkas Slamet.

 

Sumber : www.djpb.kkp.go.id