Kebijakan pemberlakuan tarif baru untuk Pajak Hasil Penangkapan (PHP) telah menuai pro dan kontra di masyarakat. Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di Jakarta (11/2) mengatakan, bahwa kenaikan PHP bersifat gradual dan progresif, karena tidak semua nilainya sama.

Menurutnya, nilai PHP yang tinggi hanya diperuntukkan bagi kapal yang memiliki bobot di atas 200 GT ke atas. Ia pun mengatakan bahwa kapal-kapal yang besar kebanyakan bukan kapal milik Indonesia. “Kenaikan yang sangat tinggi itu 200 GT ke atas. Kapal Indonesia yang 200 GT bisa dihitung. Kapal 200GT kebanyakan milik asing”, jelas Susi.

Untuk diketahui, kapal berukuran 60 sampai 70 GT memiliki omset Rp 6 miliar per tahun. Sementara PHP untuk kapal 30 GT ke atas masih diberlakukan karena kapal Indonesia, sering melakukan penyalahgunaan. Seperti misalnya, tidak melaporkan hasil tangkapan, menangkap ikan tidak sesuai aturan, menggunakan alat tangkap ikan ilegal, hingga melakukan mark down ukuran kapal.

“Hanya kapal yang besar-besar sekali yang naiknya sangat tinggi, yakni 30GT ke atas. Dan rata-rata kapal 30 GT ke atas mark down, jadi kebanyakan kapal di bawah 30 GT semua”, tandas Susi.

Selain itu, menurutnya kapal 30 GT ke atas juga menggunakan jatah solar subsidi. Susi mengatakan, jika ada kapal 30 GT yang protes, maka Susi ingin meminta datanya.

“Makanya kita ingin menertibkan. Kalau ada yang protes, kasih tahu siapa, mana datanya.”, ungkap Susi.

 

Sumber : kkp.go.id