Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan pemerintah tidak lagi bisa diakali. Terlebih untuk masalah eksplorasi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) alias harta karun Indonesia.

Susi menceritakan, dahulu pemerintah pernah melakukan kerjasama eksplorasi BMKT dengan pihak swasta. Hasilnya dibagi dua antara pemerintah dan swasta. Tapi selama ini pemerintah terus ditipu oleh pihak swasta. Pemerintah hanya diberikan sisa-sisa harta karun. Sementara harta karun yang bagus diambil untuk dijual di luar negeri.

“Pemerintah yang baru enggak bisa dikibuli, Pak Jokowi, Pak JK (Jusuf Kalla) bekas pengusaha, enggak bisa ngibulin pemerintah,” sebut Susi di kantornya, Jumat (12/2).

Menurutnya, pihak yang menyebut biaya pengangkatan BMKT mahal hanyalah akal-akalan saja. Menteri Susi meyakini pemerintah bisa mengeksplorasi BMKT sendiri tanpa bantuan pihak swasta.

Menteri Susi juga  menyebut, untuk mengeksplorasi BMKT pemerintah bisa melibatkan TNI Angkatan Laut (AL). Pasalnya, AL memiliki pasukan katak yang bisa membantu pemerintah.

“Enggak ada kibul-kibul biaya tinggi, KKP saja bisa beli kapal 4.000, masa angkat BMKT enggak bisa, KKP punya kapal riset besar, kita punya uang kok,” pungkasnya.

Selain itu, Susi menegaskan BMKT merupakan suatu warisan situs sejarah. Keberadaan benda-benda berharga itu perlu dijaga. Dan kalau pun dilakukan pengangkatan dari dasar laut, hanya boleh dilakukan pemerintah untuk ditempatkan di museum negara. Tujuannya, sebagai salah satu edukasi bangsa.

Menteri Susi mengaku heran, mengapa sebelumnya BMKT bisa dimasukan ke dalam daftar investasi yang artinya dapat diakses oleh siapa saja, termasuk swasta. Keterlibatan swasta tersebut dinilai sangat berisiko tinggi bagi harga diri bangsa.

“Kalau dijual, BMKT diangkat, kita punya aa, nanti Indonesia dicap sebagai bangsa yang tidak menghargai sejarahnya,” tegasnya.

 

Sumber : kkp.go.id