Jakarta – Pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil melakukan penghematan anggaran negara lebih dari Rp 330 miliar lebih dari pagu yang dianggarkan, yakni Rp 3,078 triliun. Penghematan ini terjadi seiring berjalannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan KKP.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP, Riyani Indriati, saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (15/2). Sepanjang 2015, Pelaksanaan Lelang dan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan di seluruh agensi LPSE KKP mencapai 407 paket. “Total pagu lelang lebih dari 940 miliar, sedangkan total yang terbayarkan mencapai 832 miliar, sehingga ada penghematan mencapai lebih dari 87 miliar rupiah atau senilai 9,48 persen”, ungkap Riyani.

Adapun pada Pekerjaan Konstruksi, KKP telah menghemat anggaran hingga Rp 219 miliar atau senilai 12,73 %, terpakai Rp 1,5 miliar dari pagu yang dianggarkan yakni sebesar Rp 1,7 triliun, dan 393 paket yang diselesaikan.

Sementara untuk pelaksanaan jasa konsultan, KKP mencatat telah mencapai 363 paket dan menggunakan anggaran sebesar Rp 213 miliar. Sehingga ada penghematan hingga Rp. 22 miliar atau senilai 9,34 % dari pagu yang dianggarkan yakni sebesar Rp. 240 miliar.

Keberhasilan pelaksanaan LPSE KKP, lanjut Riyani, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pengelola LPSE, pusat dan daerah, serta koordinasi yang baik dengan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Semuanya karena koordinasi yang baik, dari pihak pusat maupun daerah”, lanjut Riyani. Selain itu, demi terwujudnya transparansi dan akuntabelnya anggaran, LPSE KKP sudah mengusulkan untuk peningkatan akurasi data dengan ditingkatkannya LPSE revisi 4. Hal tersebut dapat mendukung e-katalog dan e-lelangcepat yang selama ini dinilai masih belum optimal.

“Kami sudah mengusulkan untuk peningkatan akurasi data, kita sedang mengusulkan ke LKPP, untuk meningkatkan LPSE yang ada”, lanjut Riyani.

Diharapkan dengan adanya LPSE versi terbaru, semua data dan anggaran dapat diakses dengan transparan dan akuntabel, sehingga mampu mengakomodir segala kegiatan di lingkup KKP.

LPSE KKP telah mendapatkan penghargaan dalam kategori Akselerasi Penerapan e -Procurement dalam National Procurement Award 2014 lalu. LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan barang secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

 

Sumber : kkp.go.id