Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BSDMP KP) menggelar kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan, Senin (22/2) di Pangandaran, Jawa Barat.

Peserta kegiatan terdiri dari 30 orang, mencakup pengurus dari 10 kelompok perikanan di Kecamatan Pangandaran. Pada kesempatan tersebut juga dikukuhkan peningkatan kelas kelompok mandiri di mana kelompok pemula menjadi kelompok madya, yakni Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Jajambean dan Kelompok Poklahsar Srikandi, hasil penilaian penyuluh perikanan dan Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Bogor.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Simluhdaya KP) per Februari 2016, jumlah kelompok perikanan di Kabupaten Pangandaran sebanyak 491 kelompok dengan jumlah pelaku utama sebanyak 6.791 orang yang tersebar di 10 Kecamatan.

Keragaman kelas kelompok masih didominasi oleh kelas pemula berjumlah 393 kelompok dan kelas madya 8 kelompok. Dari segi bidang usaha kelompok, usaha budidaya berjumlah 328 kelompok, penangkapan ikan 131 kelompok, serta pengolahan dan pemasaran berjumlah 32 kelompok. Selain itu kegiatan pendampingan kelompok perikanan didukung oleh 8 orang Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil dan 6 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) BSDMP KP, Heru Rusida mengatakan, Pangandaran dinilai sebagai kabupaten yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional dari sektor kelautan dan perikanan.

“Dengan luas panjang pantai 91 km dan potensi lahan budidaya perikanan sekitar 401,30 Ha, tentunya menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten yang tercatat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional dari sektor kelautan dan perikanan,” ujar Hera Rusida, Senin (22/2).

Dia juga menilai, Pangandaran sebagai wilayah yang hampir 40% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah wilayah laut, dengan posisi yang sangat strategis karena merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IX Samudera Hindia yang mencakup perairan ujung barat Sumatera dan pantai selatan Jawa, dapat menjadi potensi besar bagi produk perikanan dan kelautan.

“Karena itu, Pangandaran dengan sumber daya alam dan SDM yang mumpuni dapat menjadi prime mover pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

 

Sumber : www.kkp.go.id