Jakarta – Kini nelayan Indonesia mendapat kabar baik dari pemerintah. Pasalnya, Pemerintah akan mengesahkan RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam awal bulan Maret 2016 mendatang.

Saat ini, RUU ini sudah masuk dalam agenda pembahasan di Panitia Kerja (Panja) DPR RI pada 29 Februari mendatang. DPR RI khususnya, telah menjajikan RUU ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

“RUU Nelayan ini untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini banyak hidup miskin,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Nelayan DPR RI Herman Khaeron, pada diskusi “Forum Legislasi: RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan”, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (23/2).

Dalam pembahasan RUU tersebut, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Sjarief Widjaja dan Ketua Umum Persatuan Nelayan Tradisional Riza Danamik sebagai pembicara.

Sjarief sangat menyambut baik dengan rencana DPR RI untuk memroses RUU Nelayan, ia mengatakan, RUU tersebut akan produk hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam rangka menyejahterakan nelayan, petambak garam, dan pembudidaya ikan.

Menurut Sjarief, laut tetap menjadi sumber daya ikan, lahan kerja, prasarana produksi ikan, dan sumber kekayaan nelayan. Dengan adanya undang-undang ini dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan nelayan.

“Jadi, pemerintah menyambut positif sebagai payung hukum untuk sejahterakan nelayan,” ungkap Sjarief  saat berbicara dalam rapat yang digelar di kantor DPR RI tersebut.

Sjarief juga menjelaskan, jika sekitar 2 juta hektare tambak dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi luar biasa untuk melindungi petambak garam.

Sementara itu, Riza Damanik mengatakan bahwa kehidupan perekonomian nelayan sangatlah miris, sekitar 56 persen saja warga Indonesia yang mengonsumsi ikan. Pada kesempatan tersebut, Riza pun mengusulkan agar nelayan tradisional Indonesia diberikan kawasan tersendiri untuk mencari ikan.

“Jadi, RUU ini harus mengamankan laut. Jangan sampai seperti pertanian di mana tanah pertanian makin sempit akibat digerus properti, perkantoran, hotel dan sebagainya. Apalagi , pembudi daya ikan dan petambak garam yang dulu mencapai ratusan, kini tinggal 70-an.” jelasnya.

Di sisi lain, Herman Khaeron optimis RUU ini akan mulai diberlakukan di awal Maret mendatang yang nantinya menjadi payung hukum untuk mengatasi permasalahan terhadap nelayan Indonesia.