Pontianak – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui unit kerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJ PSDKP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Piagam Kesepakatan Bersama Antara KKP dengan TNI-AL dan POLRI di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 25 Februari 2016.

Sosialisai Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan yang dilaksanakan ketiga instansi (KKP, TNI AL dan POLRI) di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 lalu.

Kegiatan yang dihadiri 50 orang peserta sosialisasi yang terdiri dari PPNS Perikanan Ditjen. PSDKP, PPNS Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Barat, Penyidik Polri dan Penyidik Perwira TNI AL. bertujuan  untuk  mensosialisasi kepada Penyidik tindak pidana perikanan mengenai keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan dan sebagai pedoman bagi para penyidik dalam rangka penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Kasubdit Fasilitasi PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum Ditjen PSDKP, Drs. Warto, M.Si selaku narasumber menyampaikan penyusunan pertama kali PKB ini dimulai pada tahun 2008 kemudian diperpanjang dan direvisi tahun 2012 dan 2015.

Adapun ruang lingkup PKB ini meliputi pertukaran data dan informasi serta penegakan hukum. Pertukaran data dan informasi dalam bentuk database dilaksanakan dengan cara menginput data dan informasi terkait penanganan tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi ke website http://data-tppnasional.kkp.go.id/.

“Untuk hal penegakan hukum, dalam PKB ini terlampir mengenai Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang didalamnya termuat penanganan tindak pidana perikanan oleh Kapal Pengawas Perikanan/KRI/KAL/Kapal Polri, penyerahan perkara kepada Penyidik di Pangkalan/Pelabuhan/Dinas dan proses penyidikan di Pangkalan/Pelabuhan/Dinas yang membidangi perikanan, semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan tuntunan dan arahan yang jelas bagi Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan tingkat daerah dalam hal penyidikan dan koordinasi serta pertukaran data dan informasi antar sesama penyidik tindak pidana perikanan,” tutup Warto.

 

 

Sumber : kkpnews.kkp.go.id