Yogyakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendorong peningkatan jumlah pembenih tersertifikasi untuk meningkatkan mutu benih perikanan nasional. Hal ini sekaligus sebagai persiapan dalam menghadapi ajang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Karena menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tersertifikasi bukan hanya benihnya tapi juga kalangan pembudidayanya,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto saat membuka Rapat Koordinasi Standardisasi dan Sertifikasi Nasional di Yogyakarta, Rabu (2/3).

Menurut Slamet, hingga saat ini jumlah pembenih yang telah tersertifikasi masih sedikit. Dari 180.000 pembenih di seluruh daerah hanya 635 orang yang telah lulus sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). “Artinya baru 0,05 persen saja pembenih Indonesia yang sudah tersertifikasi,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Slamet berharap Rapat Koordinasi Standardisasi dan Sertifikasi Nasional yang dilakukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) seluruh provinsi mulai 2-4 Maret 2016 itu dapat menjadi sarana mecari jalan keluar percepatan sertifikasi pembenih.

“Kami akan bekerja sama dengan tenaga penyuluh kabupaten untuk jadi tenaga pembina auditor dan pembina mutu pembenihan. Kalau dari pusat saja tenaga dan biayanya besar,” kata dia.

Slamet menargetkan selama 2016, pembenih ikan budidaya yang tersertifikasi dapat bertambah 140 orang. Target jumlah pembenih itu, sebagian masih diprioritaskan untuk wilayah perikanan di pulau Jawa.

“Target memang sedikit karena menyertifikasi tentu tidak mudah, harus ada pengamatan di lokasi, membina, mengumpulkan data untuk selanjutnya diuji lulus atau tidak sehingga perlu tahapan-tahapan,” kata dia.

Slamet menilai, sertifikasi benih maupun tenaga pembenih perlu terus diperhatikan semua pihak dalam meningkatkan daya saing mutu perikanan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan sertifikasi, maka produk perikanan nasional dapat diterima di kancah ASEAN karena jaminan kualitas serta aman dikonsumsi.

“Dengan sertifikasi juga akan memberikan jaminan bahwa produk perikanan budidaya kita terhindar dari penggunaan berbagai bahan berbahaya,” kata Slamet.

 

 

Sumber : kkpnews.kkp.go.id