Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengukuhkan kedaulatannya dalam menegakkan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan sudah mengajukan kasasi terkait dengan putusan pengadilan di Tanjung Pinang yang membebaskan pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

“Kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan semangat kita dalam menegakkan pemberantasan illegal fishing”, ungkap Menteri Susi dalam gelaran konferensi pers usai Halal Bi Halal dengan karyawan KKP, senin (18/7).

Menteri Susi menjelaskan, kapal MV Selin yang berbendera Equatorial Nugini dan berawak 13 warga negara Singapura dibebaskan dari tuntutan oleh pengadilan Tanjung Pinang.

Menteri Susi menilai, tak ada satu pun pasal yang mengharuskan para pelaku bebas karena sudah jelas mereka nelayan asing yang berlayar tanpa memiliki surat laik operasi kapal perikanan atau SLO.

“Jadi ya sangat mengecewakan. Saya harap keputusan ini dikasasi. Tidak ada pasal yang membebaskan mereka. Ini jelas-jelas pencurian. Pertama kena UU keimigrasian juga, kedua uu pelayaran juga, dan ketiga melakukan pencurian di perairan Indonesia”, lanjutnya.

Kasasi diajukan dengan tuntutannya adalah hukuman penjara 2 tahun dan penyitaan hasil tangkapan. Keputusan ini dikasasi agar pemerintah dapat menangani secara jalur hukum dengan benar dan tepat.

“Kita ingin memperlakukan semua kegiatan IUU fishing dari negara manapun dengan adil, benar dan tegas. Tidak ada memilah-milah dari negara mana dari negara mana”, tegas Susi.

Sebelumnya, KKP telah mengajukan kasasi atas putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang pada 11 Juli lalu. Berdasarkan konsensus nasional, pelaku illegal fishing harus disita hasil tangkapannya dan kapalnya bisa ditenggelamkan atau dikandaskan.

Menteri Susi juga mengatakan jangan sampai putusan ini menjadi kabar baik bagi para pencuri ikan sehingga membuat kapal-kapal IUU kembali ke perairan Indonesia.

Sumber : news.kkp.go.id