Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terus mendorong kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya melalui program minapolitan dengan komoditas unggulan lele di Boyolali,  yang terbukti mampu tingkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan yang berbasis kawasan dan berdasar pada prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan pembangunan. Keberhasilan pengembangan kawasan Minapolitan, kita harapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki potensi serupa, dan pada akhirnya mampu memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat luas, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto pada saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Tegalrejo, Sawit, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (3/09).

Slamet menambahkan bahwa sebuah kawasan minapolitan harus mampu mengintegrasikan sistem dari hulu sampai hilir yang meliputi produksi, pengolahan dan pemasaran yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. “Sebagai contoh adalah kawasan budidaya lele atau lebih di kenal dengan “Kampung Lele”, di Desa Tegalrejo, Kec. Sawit, Kab.Boyolali ini. Kawasan minapolitan berbasis budidaya lele disini, telah berhasil mengintegrasikan usaha budidaya lele, dari pembenihan, proses produksi sampai dengan hasil olahan produk lele.  Ini adalah embrio dari Industri Perikanan Budidaya yang berbasis pada keterlibatan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan tersebut”, tambah Slamet.

Menurutnya, ‎kawasan minapolitan perikanan budidaya juga merupakan bukti nyata adanya kemandirian wilayah tersebut untuk mengembangkan perekonomian berbasis perikanan budidaya. “ Dan hal ini sejalan dengan tiga pilar pembangunan,” imbuh Slamet.

Dimana kedaulatan diimplementasikan dalam wujud kemandirian suatu wilayah. Mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi, seperti benih dan pakan, serta mandiri untuk mengembangkan wilayah atau kawasaanya. “Masyarakat di kampung lele ini, juga harus mendukung keberlanjutan. Baik keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan lingkungan. Lingkungan di sekitar usaha budidaya lele, harus dijaga untuk tidak menggunakan bahan dan obat-obatan yang dilarang. Demikian juga, harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti penggunaan probiotik maupun penerapan system bioflok. Pada akhirnya, masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dan ini terbukti di Kampung Lele, Boyolali ini”, papar Slamet.

Sebagai gambaran, produksi lele konsumsi di Kampung Lele, saat ini, mencapai 15 – 20 ton per hari, dengan harga mencapai Rp. 17 ribu per kilo, secara kontinyu dan dipasarkan ke Semarang, Solo dan Yogyakarta. Sehingga omzetnya mencapai Rp. 255 – 340 juta per hari. “Kebutuhan ini masih akan terus meningkat, karena pasar yang masih terbuka lebar”, ungkap Sidik Pramono, Ketua Kelompok Mina Usaha Tani. Untuk memenuhi usaha budidaya lele di Kawasan tersebut, diperlukan rata-rata 150 – 200 ribu ekor benih lele per hari. Bahkan pada saat musim tebar, kebutuhan benih lele mencapai 250 ribu ekor per hari.

Kegiatan budidaya lele, di kampung lele ini telah mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 250 orang untuk kawasan seluas 25 hektar. Dengan perincian, pembudidaya mencapai 100 orang dan tenaga lepas atau harian, mencapai 150 orang. “Semakin banyak kolam yang dikelola, maka semakin banyak orang yang akan terlibat. Dan ini belum termasuk tenaga kerja yang terlibat dalam system pemasaran dan pengolahan”, jelas Slamet.

Ada beberapa kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang sudah terlibat, seperti Poklahsar Alang-alang, Poklahsar Ngudi Mulyo, Poklahsar Nuke, Poklahsar Karmina, Poklahsar Miroso, Poklahsar  Zalfa Leather dan Poklahsar SKC. “Produk olahan berupa keripik kulit lele, abon, fillet, sangat diminati pasar. Dengan total omzet mencapai hampir Rp. 200 juta per bulan, ini sungguh Industri yang cukup besar, yang saya yakin akan terus berkembang “, papar Slamet.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, juga meminta kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir, agar menjadikan produk olahan lele tersebut menjadi buah tangan atau oleh-oleh resmi dari Boyolali. “Produk olahan lele ini rasanya enak dan renyah, selain itu tidak bebau amis. Jadi kita semua harus membantu mempromosikan seluruh produk olahan lele dari Boyolali ini”, terangnya

Pada kesempatan yang sama, KKP memberikan bantuan, untuk mendorong percepatan peningkatan produksi di Kampung Lele, di Boyolali. Bantuan yang diserahkan adalah satu juta ekor benih lele, 120 ekor indukan lele, lima ton pakan ikan mandiridan satu unit karamba jaring apung yang diserahkan oleh Slamet Soebjakto, wakil ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan  dan Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir.

“Diharapkan melalui bantuan ini dapat menjadi pemicu semangat dan mendorong motivasi para pembudidaya di Boyolali. Yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Slamet.

Dipastikan, bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan wujud nyata dukungan KKP terhadap kemandirian dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya. “Selain itu, bantuan ini juga sebagai dukungan perikanan budidaya untuk ketahanan pangan dan peningkatan gizi nasional,” tambahnya.

GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI

Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan air tawar, juga perlu dilakukan terobosan dalam penyediaan pakan. “Untuk menjawab tantangan tersebut, DJPB menggulirkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). GERPARI akan mendorong terbentuknya kelompok pakan ikan mandiri (POKARI) yang terpisah dari kelompok pembudidaya. Melalui GERPARI, kita akan dorong kelompok tersebut untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya, secara kontinyu”, papar Slamet.

Upaya KKP dalam memerangi Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing selama kurun waktu dua tahun terakhir, juga berimbas terhadap produksi tepung ikan nasional. “Ketersediaan tepung ikan yang di produksi di dalam negeri mengalami peningkatan, sehingga impor tepung ikan mengalami penurunan. Apabila ini terus berlanjut, maka perlahan tapi pasti, tepung ikan nasional akan digunakan semakin banyak di industry pakan ikan”, kata Slamet

“Pemanfaatan bahan baku lokal juga akan kita dorong, karena masing-masing wilayah atau sentra budidaya memiliki bahan baku yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku tepung ikan impor, seperti bungkil sawit, eceng gondok, ampas kelapa dan lain-lain. Disamping itu dengan GERPARI, akan kita dorong munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri. Dari sini akan tercipta efek domino dalam penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat”, jelas Slamet.

“Diharapkan dengan adanya integrasi dari hulu sampai hilir ini, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan sehingga dapat menuju Masyarakat Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” pungkas Slamet.

 

 

 

Sumber : djpb.kkp.go.id