Yogyakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyalurkan bantuan 5 ton pakan ikan dan 5 juta benih ikan kepada kelompok-kelompok pembudidaya Minapadi di Seyegan, Yogyakarta, Senin (10/10).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengungkapkan bahwa Seyegan telah menjadi pusat Minapadi yang menjadi percontohan dunia. Ia berharap kegiatan Minapadi dapat dikembangkan menjadi kegiatan utama dan terus disebarluaskan kepada masyarakat.

“Dunia sudah tahu bahwa Seyegan ini adalah pusatnya kawasan Minapadi. FAO beberapa kali melakukan kunjungan ke sini membawa delegasi-delegasi dari luar negeri, terakhir kemarin Laos dan Filipina. Mereka melihat dan belajar bagaimana masyarakat Seyegan melakukan budidaya Minapadi dengan metode jajar legowo. Ini saya kira menjadi percontohan dunia,” ujar Slamet.

Slamet juga menambahkan bahwa Minapadi memiliki dampak positif yaitu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia serta meningkatkan pendapatan masyarakat. “Karena Minapadi menjadi suatu kegiatan yang sangat strategis, dapat meningkatkan ketahanan pangan kita secara komplit, dari karbohidrat sampai protein. Dari segi pendapatan pun meningkat,” terang Slamet.

Lebih lanjut Slamet mengungkapkan harapannya terhadap kelompok-kelompok pembudidaya Minapadi. “Harapan kami, ikan-ikan yang dipelihara dengan padi ini tidak hanya dijual, tetapi juga dimakan. Agar ada peningkatan gizi masyarakat, khususnya di Yogyakarta. Dengan budidaya mina padi ini, diharapkan konsumsi ikan di Yogyakarta juga akan naik,” ungkap Slamet.

Mengenai pemberian bantuan sarana pakan ikan, Slamet mengatakan bahwa bantuan tersebut dalam rangka menghemat biaya pengeluaran dalam usaha Minapadi serta menumbuhkan kemandirian para pembudidaya Minapadi. “Pemerintah memberikan sarana pakan ikan mandiri agar masyarakat bisa bikin pakan ikan sendiri yang cost-nya jauh lebih murah daripada pakan pabrikan yang harganya mahal. Pakan-pakan ini nanti akan kita registrasi. Dan tidak ada biaya untuk registrasi pakan dan tentu harus sesuai dengan SNI,” ungkapnya.

Adapun kemandirian ini menurut Slamet sesuai dengan salah satu pilar KKP. “Bahan baku diharapkan tercukupi dari bahan-bahan baku lokal yang bisa dimanfaatkan,” tutupnya.

 

 

Sumber : news.kkp.go.id