Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja (Raker) yang membahas Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional di kantor DPD RI Jakarta, Rabu (19/10).

Raker yang dipimpin Ketua Komite II Parlindungan Purba beserta Anna Latuconsina dan Aji Mirza Wardana ini dihadiri oleh 10 anggota Komite II DPD RI serta staf ahli Anggota Komite II DPD RI. Sementara pejabat KKP yang hadir adalah Sekretaris Jenderal Sjarief Widjaja, Kepala Balitbang KP Zulficar Mochtar, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Setyamuti Poerwadi, Dirjen PDSPKP Nilanto Perbowo, dan Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Balok Budiyanto.

Parlindungan Purba mengatakan, Komite II DPD RI sangat mengapresiasi penjelasan dari Sekjen yang mengatasnamakan KKP terkait Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Dirinya juga menambahkan bahwa KKP beserta Komite II DPD RI akan bersama-sama mengadakan seminar terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tersebut. “Semua program dan strategi yang terkait dengan pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut sebagaimana yang telah disampaikan merupakan materi pengawasan bagi Komite DPD RI,” ujarnya.

Selain fokus membahas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016, Komite II DPD RI juga meminta KKP melaksanakan beberapa hal seperti sosialisasi kebijakan markdown amnesty yang diberlakukan terhadap kapal-kapal penangkap ikan, prioritas terhadap perusahaan galangan kapal dalam negeri, dan pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
“Komite II DPD RI juga meminta KKP agar melibatkan dan membantu pemerintah daerah dalam rangka identifikasi penerima bantuan kapal penangkap ikan bagi nelayan di daerah,” tambah Parlindungan Purba.

KKP juga diminta untuk membenahi sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta penyediaan bahan bakar yang memadai bagi nelayan, khususnya di pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan. Sebagai penutup, Komite II DPD RI dan KKP sepakat untuk menampung aspirasi masyarakat terkait program KKP dan Anggota Komite II DPD RI dapat menyampaikan secara langsung permasalahan yang terjadi di daerah kepada KKP.

 

Sumber : news.kkp.go.id