Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) berkomitmen merealisasikan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dengan asuransi 1000 hektare lahan pembudidaya. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Selasa (1/11).

Slamet mengungkapkan, untuk tahun 2017 DJPB akan membuat asuransi untuk lahan para pembudidaya. Terdapat 1000 hektare yang akan diasuransikan oleh KKP pada tahun depan.

“Yang baru, ada asuransi untuk budidaya. Ini saya rasa realisasi dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Yang diasuransikan dalam perikanan budidaya adalah usahanya. Ada 1000 hektare yang akan kita asuransikan,” ujar Slamet.

Sasaran KKP untuk asuransi pembudidaya, lanjut dia, merupakan para pembudidaya kelas kecil yang lahannya maksimal hanya 1 hektare. Jadi, untuk 1000 hektare lahan yang akan diasuransikan melingkupi 1000 pembudidaya.

“Sasaran kita adalah pembudidaya kecil, yang lahannya kurang dari 1 hektare dan terkena wabah penyakit atau bencana alam. Ini hal baru yang menjadi perwujudan komitmen Pemerintah dalam melindungi pembudidaya,” ungkap Slamet.

Dalam dua bulan terakhir di tahun 2016 ini, Slamet mengaku pihaknya masih dalam tahap persiapan pendataan daftar penerima asuransi pembudidaya. Rencananya, asuransi pembudidaya sudah dapat berjalan lancar pada Februari 2017 ini.

“Nilai preminya Rp1,5 juta/hektare/tahun. Disesuaikan untuk lahan di bawah 1 hektare. Kita akan lakukan di Januari, jadi Februari 2017 sudah jalan lancar. Dalam dua bulan ini, kita akan lakukan persiapan pendataan mengenai penerima asuransi pembudidaya,” ujar Slamet.

Anggaran DJPB tahun 2017 rencananya akan dialokasikan untuk program-program prioritas yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan penghematan anggaran dan mengalokasikannya untuk program-program yang bermanfaat untuk rakyat.

“Anggaran DJPB sebesar 1 triliun itu akan kita fokuskan di program-program besar yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Slamet.

 

Sumber : news.kkp.go.id