Maroko – Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari perwakilan dan delegasi negara, lembaga swadaya masyarakat serta perkumpulan masyarakat sipil sebagai pemimpin dalam penguatan dimensi kelautan dan perikanan dalam agenda perubahan iklim global.

Apresiasi tersebut diraih dari acara Membangun Ketangguhan untuk Adaptasi Perubahan Iklim bagi Negara kepulauan dan Negara Kepulauan Kecil Berkembang (Building Resilience for Climate Change Adaptation in Archipelagic and Small Island Developing States) sebagai acara resmi Sesi 22 Konferensi Para Pihak Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Konvensi Perubahan Iklim (the 22nd session of Convention of Parties, the United Nations Framework on the Climate Change Convention/UNFCCC) pada 11 November 2016 di Marrakesh, Maroko.

Acara ini merupakan forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dari para pengambil kebijakan dan praktisi untuk membangun dan memperkuat kapasitas ketangguhan bagi negara kepulauan dan pulau-pulau kecil negara berkembang (Small Island Developing States / SIDS) dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama untuk sektor kelautan dan perikanan.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan dan Utusan Khusus Perubahan Iklim, Achmad Poernomo, dalam sambutannya atas nama menteri mengatakan peran laut dalam mengendalikan iklim serta mengatasi dampak perubahan iklim global sangat penting.

Lebih lanjut, Achmad menekankan bahwa Perjanjian Paris mengakui pentingnya laut dalam bagain Pembukaannya dan dalam bagian Integrasi Ekosistem.

“Pengakuan ini memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih komprehensif untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim dan membangun ketangguhan terutama untuk negara kepulauan dan negara pulau-pulau kecil berkembang”, ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti komitmen Indonesia dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut serta daratan dengan menerapkan pendekatan pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan ketangguhan iklim dengan melindungi dan memulihkan peran penting ekosistem terestrial, pesisir dan laut.

Achmad dalam sambutannya, juga mengajak para delegasi untuk menyatukan langkah dan kekuatan untuk menghadapi pilihan sulit dalam masa depan bangsa dan mempertahankan mata pencaharian di negara kepulauan dan SIDS.

“Semua panel dalam acara sepakat melihat adaptasi adalah hal yang mendesak dalam memastikan kelangsungan hidup dan mitigasi adalah masalah jangka panjang strategis”, terang Ahmad.

Para panel dalam kegiatan menyimpulkan perlunya kemitraan global untuk mempromosikan kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara tentang perubahan iklim yang meliputi peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkuat kerjasama internasional.

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Energi Maladewa, Abdullahi Majeed bersama Duta Besar untuk Perubahan Iklim dan SIDS, Republik Seychelles, Ronald Jumeau menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Indonesia pada pembahasan, masalah di lautan ke dalam proses negosiasi perubahan iklim.

Indonesia selalu dianggap “big brother” dalam isu kelautan, khususnya setelah membawa hasil World Ocean Conference (WOC) yang digelar di Manado tahun 2009.

Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi risiko perubahan iklim seperti banjir, kenaikan permukaan laut, dan pengasaman laut bagi negara kepulauan dan SIDS. Untuk itu, diperlukan respon kolektif akan dampak negatif perubahan iklim.

Acara bertaraf internasional ini juga dihadiri oleh Presiden Global Ocean Forum, Biliana cicin-Sain. Dalam kegiatan ini juga dilanjutkan dengan sesi yang berisikan perkembangan terkini untuk isu Kelautan dan perubahan iklim dari Dr Emily Pidgeon, Conservation International, Mr Gerald Miles, Wakil Presiden/Global Development, Rare dan Mr Manuel Cira, World Ocean Network.

 

Sumber : www.news.kkp.go.id