Ambon (15/7) Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon tahun 2017 ditunjuk mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai unit yang dipersiapkan untuk menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 – 14 Juli 2017 dilakukan asistensi terhadap persiapan menuju WBK/WBBM oleh tim Inspektorat Jenderal KKP. Tim yang terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Mashudi, SE sebagai ketua tim dan M. Syarif Hidayat, SH sebagai anggota tim melakukan pendampingan dan evaluasi atas kesiapan BPBL Ambon dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sedangkan Tim Pembangunan Zona Integritas BPBL Ambon yang telah ditetapkan terdiri atas 18 (delapan belas) orang dan diketuai oleh Lutfi Hardian Murtiono, S.Pi, M.Si

Lutfi menjelaskan bahwa keseluruhan dokumen pendukung terbagi dalam enam komponen pengungkit yang telah disiapkan. Keenam komponen pengungkit tersebut diantaranya adalah (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tata Laksana; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM; (4) Penguatan Akuntabilitas; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pungkasnya.

Di kesempatan berbeda, Lutfi menambahkan guna mendukung pembangunan zona integritas, Kepala Balai sebagai pimpinan tertinggi di UPT memegang peranan penting sebagai role model guna menjadi teladan bagi bawahannya. Selain itu, dibentuk agen perubahan (change agent) untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang professional untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan BPBL Ambon. Agen perubahan BPBL Ambon dibentuk berdasarkan SK Kepala BPBL Ambon Nomor 367/Kpts/BPBLA/III/2017 dengan tugas sebagai Katalis dalam memberikan keyakinan mengenai pentingnya perubahan unit kerja ke arah yang lebih baik, sebagai penggerak perubahan, sebagai pemberi solusi, sebagai mediator dan sebagai penghubung untuk memastikan terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan. Robianta Nurhadi, S,St.Pi ditunjuk sebagai koordinator agen perubahan BPBL Ambon, jelasnya.

Evaluasi pembangunan zona integritas, BPBL Ambon mengundang seluruh stakeholder pengguna jasa layanan publik untuk dilakukan survey atas persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik. Dalam komponen peningkatan kualitas pelayanan publik, selaku koordinator tim Ir. Doortje A. Horhoruw, M.Si mengatakan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang dihadirkan sebagai responden yang memiliki latar belakang pembudidaya, pengguna jasa laboratorium uji, maupun siswa praktek.

Sebagai sebuah institusi pelayan publik tentunya kepuasan pelanggan menjadi yang utama, sehingga sesuai dengan Motto Pelayanan Publik BPBL Ambon yang berusaha selalu “Melayani dengan CEPAT BENAR”, yang merupakan akronim dari Ceria, Energik, Profesional, Akurat, Tepat, Berkualitas, Nyaman dan Ramah.

 

== LHM ==